Juru bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, mengimbau pejabat publik di tingkat pusat maupun daerah untuk berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat. Imbauan ini disampaikan merespons polemik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memicu aksi warga menuntut Bupati Pati Sudewo mundur.

“Kami selaku pemerintah pusat berulang kali mengimbau bahwa sebagai pejabat publik di level apapun baik di pusat, di provinsi, maupun di daerah, harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Prasetyo yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara menegaskan imbauan tersebut terus disampaikan pemerintah. Menurut dia, kehati-hatian diperlukan saat menyampaikan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. “Itu terus-menerus kami imbau,” ujarnya.

Ia mengatakan telah berkoordinasi intens dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah polemik terkait Bupati Sudewo mencuat. Terkait unjuk rasa di Pati, Prasetyo juga meminta semua pihak menahan diri.

Prasetyo menyebut pemerintah pusat telah berkomunikasi dengan Bupati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. “Kami juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati,” kata dia.

Selain itu, Prasetyo menyatakan pemerintah memonitor langkah DPRD Kabupaten Pati yang akan memakzulkan Sudewo.

Pada hari yang sama, ribuan warga Pati menggelar aksi menuntut Bupati Sudewo dicopot. Aksi tersebut dipicu kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Kenaikan tarif itu disebut masih berada dalam batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak karena ada objek yang kenaikannya hanya 50 persen. Meski demikian, warga tetap menolak kenaikan tarif PBB tersebut.