Tiga bulan setelah perang singkat selama 12 hari antara Iran dan Israel, kedua negara menunjukkan sinyal bahwa konfrontasi lanjutan tetap menjadi kemungkinan nyata. Tidak ada pemenang yang jelas dari pertempuran sebelumnya, namun rangkaian pernyataan pejabat, latihan militer, serta dinamika diplomasi nuklir membuat ketegangan kembali menguat.

Di Israel, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama pejabat militer, kalangan keamanan, dan media disebut menjalankan kampanye yang bertujuan melemahkan daya tahan masyarakat Iran dan meretakkan persatuan nasional di Teheran. Iran merespons dengan langkah berlawanan: menutup celah kelemahan yang terungkap dalam perang sebelumnya dan meningkatkan kesiapan tempur melalui latihan serta uji coba persenjataan.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, pada Agustus menyatakan bahwa Israel “belum selesai” dengan Iran dan menyebut perang 12 hari pada Juni sebagai “tahap pertama dari sebuah operasi lebih panjang.” Dari Teheran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menulis di platform X bahwa jika agresi diulangi, Iran akan membalas lebih tegas dengan cara yang “mustahil ditutupi.” Media Iran, termasuk kantor berita Tasnim yang dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), juga aktif menyiarkan analisis yang menguatkan spekulasi mengenai kemungkinan perang baru.

Situasi ini memperlihatkan bahwa persiapan tidak hanya terjadi di ranah militer, tetapi juga pada pengelolaan opini publik. Perang pernyataan dan perang persepsi berjalan beriringan dengan langkah-langkah kesiagaan di lapangan.

Latihan dan manuver militer

Iran menggelar latihan berskala besar pada 20–21 Agustus bertajuk “al-Quwwah al-Mustadamah 1404” (Kekuatan Berkelanjutan 1404) di kawasan Teluk Oman dan Samudra Hindia bagian utara. Dalam latihan itu, Angkatan Laut Iran mengerahkan fregat kelas Moudge IRIS Sabalan dan kapal peluncur rudal IRIS Ganaveh, serta melakukan tembakan langsung menggunakan rudal antikapal buatan dalam negeri, Nasir dan Qadir.

Kepala Angkatan Laut Iran Laksamana Shahram Irani menyebut tujuan utama latihan adalah menguji kesiapan tempur dalam kondisi pertempuran nyata. Manuver mencakup taktik perang elektronik, pengoperasian drone, serta simulasi perang anti-kapal selam. Menurut keterangan resmi, latihan berlangsung di jalur laut luas dari Selat Hormuz hingga perairan dalam Samudra Hindia, yang dipandang sebagai upaya memperluas jangkauan operasi Iran dari perairan pesisir menuju perairan lepas.

Selain latihan, Iran juga mengumumkan serangkaian uji coba rudal setelah perang 12 hari, termasuk laporan terbaru tentang peluncuran rudal baru pada pekan lalu.

Israel, sepuluh hari sebelum latihan Iran, menggelar latihan besar pada 10 Agustus tanpa pemberitahuan sebelumnya. Latihan dimulai pukul 05.30 dan berlangsung sekitar lima jam. Tujuan resminya adalah mengukur kecepatan respons dan kemampuan transisi dari situasi normal menuju mobilisasi penuh dalam skenario serangan multi-front.

Simulasi Israel mencakup tujuh skenario: penyusupan dari tiga titik di perbatasan Yordania; serangan drone ke Bandara Ramon; operasi melawan dua sel bersenjata di Tepi Barat, salah satunya mencapai Jalan Raya No. 6; serangan roket dari utara; serangan dari Yaman terhadap ladang gas lepas pantai; serangan menggunakan drone; serta serangan rudal langsung dari Iran ke wilayah Israel.

Catatan evaluasi latihan Israel

Dari evaluasi latihan 10 Agustus, militer Israel mencatat kecepatan pengerahan pasukan di perbatasan Yordania masih lambat. Dampaknya, rencana mobilisasi dan pola penyebaran ulang disesuaikan, serta mekanisme integrasi antarpos komando diperjelas. Setelah latihan tersebut, Israel memulai “evaluasi kesiapan umum” untuk seluruh unit tempur dan menyatakan latihan mendadak semacam itu akan dilakukan rutin demi menjaga kesiagaan permanen.

Persoalan Iran–IAEA dan tarik-menarik inspeksi

Di sisi lain, hubungan Iran dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menjadi salah satu titik panas pascaperang. Selama perang, Teheran menuding Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi memberi legitimasi bagi serangan Israel. Setelah gencatan senjata, Grossi menuntut fasilitas nuklir Iran dibuka kembali untuk inspeksi, namun Iran menolak dengan alasan kehilangan kepercayaan. Parlemen Iran bahkan mengesahkan undang-undang yang melarang inspeksi IAEA di instalasi nuklir.

Meski demikian, pemerintah Iran kemudian membuka Pembangkit Nuklir Bushehr untuk inspeksi, yang memicu kemarahan kalangan konservatif di parlemen karena dinilai bertentangan dengan undang-undang baru. Araghchi menjelaskan keputusan itu diambil Dewan Tinggi Keamanan Nasional untuk mengawasi pergantian bahan bakar reaktor Bushehr.

Di balik perdebatan tersebut, Iran disebut memilih melanjutkan kerja sama terbatas dengan IAEA karena penutupan total fasilitas nuklir dikhawatirkan dapat dijadikan alasan baru bagi Israel untuk menyerang. Grossi pada Agustus menyatakan, “Jika fasilitas nuklir Iran tidak dibuka untuk inspeksi, maka risiko pecahnya perang baru semakin besar.”

Tekanan Eropa dan ancaman snapback

Ketegangan meningkat ketika Jerman, Prancis, dan Inggris mengumumkan rencana mengaktifkan mekanisme snapback pada 28 Agustus, yang memungkinkan kembalinya sanksi PBB terhadap Iran. Dalam situasi itu, Araghchi dan Grossi bertemu di Kairo dengan mediasi Mesir dan menandatangani kesepakatan untuk memulihkan kerja sama, termasuk melanjutkan inspeksi teknis di fasilitas nuklir Iran. Kesepakatan tersebut kemudian dibawa ke Sidang Umum IAEA ke-69 di Wina pada 15–19 September 2025.

Dalam pidatonya di forum itu, Grossi menyampaikan peringatan bahwa ketika IAEA dapat menjalankan mandatnya, keraguan dan kekhawatiran akan sirna, namun jika kapasitasnya dibatasi maka perdamaian dan keamanan internasional berada dalam bahaya serius.

Iran kemudian memfokuskan diplomasi untuk menggagalkan snapback, termasuk di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York. Pada 23 September, Araghchi kembali bertemu Grossi untuk membahas perkembangan hubungan Iran–IAEA. Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Iran, Araghchi menegaskan itikad baik Iran dalam isu nuklir, namun menilai kemajuan hanya mungkin bila pihak lain bersikap adil, tidak menjadikan Dewan Keamanan sebagai alat tekanan politik, dan tidak mengajukan tuntutan berlebihan.

Meski Iran membuka ruang diplomasi, tiga negara Eropa tetap mendorong snapback. Pada 20 September, Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran menyatakan langkah negara-negara Eropa akan berujung pada penangguhan kerja sama dengan IAEA. Pernyataan itu menyebut dewan menganalisis prosedur sejumlah negara terkait operasi militer dan sanksi, serta menyoroti langkah “gegabah” tiga negara Eropa dalam isu nuklir Iran.

Kontroversi lokasi uranium yang diperkaya

Isu lain yang terus membayangi adalah lokasi uranium yang diperkaya lebih dari 60 persen, yang disebut sebagai alasan Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan. Pejabat Iran menyatakan uranium telah dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui sebelum serangan dan tidak berada di fasilitas yang dibombardir. Klaim ini memunculkan kebingungan dan kecurigaan internasional.

Di pihak Washington, Presiden Donald Trump menyatakan setelah serangan bahwa fasilitas nuklir Iran telah dihancurkan sepenuhnya. Israel mengklaim operasi militer menunda kemampuan Iran mencapai senjata nuklir selama beberapa tahun. Namun pernyataan Iran bahwa “uranium tidak rusak dan ada di tangan kami” mendorong AS dan Israel melunak dalam retorika, dengan pernyataan yang menyiratkan kerusakan tidak sedrastis klaim awal.

Pertukaran narasi ini dinilai berpotensi menjadi justifikasi bagi serangan lanjutan, sementara klaim-klaim yang berlebihan dapat membebani diplomasi Iran. Dalam konteks itu, Araghchi pada 13 September mengatakan di televisi resmi Iran, “Uranium kami tetap berada di bawah reruntuhan fasilitas yang dibombardir.” Pernyataan ini dimaksudkan meredam spekulasi, namun juga menambah pertanyaan tentang transparansi dan kredibilitas.

Ancaman eskalasi dan perdebatan doktrin

Di tengah tekanan diplomatik dan militer, Israel terus mendorong opini bahwa masyarakat Iran harus bangkit melawan pemerintahan di Teheran, serta mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer baru. Iran membalas dengan retorika keras. Kepala Staf Militer Iran Jenderal Mousavi menyatakan, “Kami akan menjawab setiap ancaman musuh dengan kejutan strategis yang tak terbayangkan.”

Pada 22 September, 71 anggota parlemen Iran menyurati Dewan Tinggi Keamanan Nasional dan pejabat pemerintah, mendesak peninjauan ulang doktrin militer, termasuk soal kepemilikan senjata nuklir. Usulan ini berpotensi mengubah arah kebijakan strategis Iran.

Jika snapback benar-benar diberlakukan, Iran disebut bisa mengambil langkah lebih ekstrem, termasuk menghentikan kerja sama dengan IAEA dan bahkan keluar dari Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT). Skenario tersebut dinilai dapat membuka peluang perang baru yang lebih besar dan lebih panjang, melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Rusia dan Tiongkok, dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menyatakan penolakan terhadap sanksi baru, namun sejauh ini dukungan itu belum terwujud dalam langkah konkret selain pernyataan politik.

Peluang “kejutan” diplomatik

Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berangkat ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80 dengan restu Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dalam keterangan resmi di akun X, disebutkan Pezeshkian bertemu Khamenei sehari sebelum keberangkatan untuk melaporkan persiapan kunjungan dan menerima doa serta nasihat.

Dua sumber Iran juga menyebut Khamenei memberi izin bagi Pezeshkian untuk bertemu Presiden AS Donald Trump. Jika terjadi, pertemuan itu akan menjadi yang pertama antara pemimpin kedua negara sejak percakapan telepon pada 2013 antara Presiden Hassan Rouhani dan Presiden Barack Obama.

Kemungkinan pertemuan Pezeshkian–Trump dipandang dapat membuka peluang terobosan perundingan nuklir dan meredakan ancaman perang baru. Namun, lanskap politik yang diwarnai latihan militer, perang pernyataan, dan ancaman sanksi menunjukkan krisis masih bergerak dalam arah yang berlawanan, membuat peluang terobosan tetap dibayangi risiko eskalasi.