Indonesia berpeluang memperoleh dukungan pendanaan internasional hingga USD 260 juta melalui berbagai skema kerja sama untuk mendukung konservasi terumbu karang, restorasi ekosistem laut, serta pengembangan Ocean Centres.
Peluang tersebut mengemuka setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan empat komitmen baru Pemerintah Indonesia dalam konferensi laut Our Ocean Conference (OOC) ke-11 di Mombasa, Kenya, pada 23 Juni. Komitmen itu ditujukan untuk memperkuat tata kelola laut berkelanjutan di tingkat regional dan global.
Dalam keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Trenggono mengatakan empat komitmen tersebut menegaskan langkah konkret Indonesia dalam memperkuat pengelolaan ruang laut, memperluas dan meningkatkan efektivitas kawasan konservasi, serta mengembangkan solusi berbasis alam seperti karbon biru untuk mitigasi perubahan iklim.
Komitmen pertama berfokus pada penguatan tata kelola ruang laut. Langkah yang disiapkan meliputi integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut ke dalam tata ruang nasional dan provinsi, penyusunan regulasi zonasi lintas wilayah, serta memasukkan kawasan strategis nasional karbon biru ke dalam perencanaan tata ruang nasional.
Komitmen kedua menargetkan penetapan 700.000 hektare kawasan konservasi laut baru pada 2026. Menurut Trenggono, target tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, sekaligus mendukung sasaran perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% dari total luas perairan nasional pada 2045.
Melalui komitmen ketiga, Indonesia akan mengevaluasi efektivitas pengelolaan 19,10 juta hektare kawasan konservasi laut yang telah ditetapkan. Evaluasi ini ditujukan agar manfaat konservasi dapat dirasakan secara optimal, baik bagi lingkungan maupun masyarakat pesisir.
Komitmen keempat adalah pengembangan satu model proyek karbon biru yang dapat menjadi percontohan untuk direplikasi di berbagai wilayah Indonesia pada masa mendatang.
Trenggono menekankan tantangan kelautan bersifat lintas batas dan memerlukan kolaborasi global. Ia menyatakan Indonesia siap memperdalam kemitraan dengan negara sahabat, organisasi internasional, dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat aksi nyata dari komitmen menuju implementasi.
Indonesia tercatat telah berpartisipasi dalam OOC sejak 2016. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah OOC ke-5 pada 2018 dan saat itu menyampaikan 23 komitmen dengan nilai total sekitar US$500 juta (sekitar Rp7–8 triliun) untuk aksi perlindungan laut.
Selama sembilan tahun keterlibatan aktif di forum OOC, KKP menyampaikan 73 komitmen terkait kesehatan laut yang diposisikan tidak hanya sebagai agenda nasional, tetapi juga kontribusi Indonesia terhadap solusi global. Pemerintah menilai komitmen yang konkret dan terukur menunjukkan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dapat berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir, sejalan dengan semangat SDG 14.
