Demokrasi dipahami sebagai konsep yang menekankan persamaan dan kesetaraan warga negara dalam hak dan kewajiban. Dalam konteks pemerintahan, prinsip tersebut kerap dikaitkan dengan terbentuknya kepercayaan publik, karena masyarakat menilai kinerja institusi negara melalui praktik demokrasi yang berjalan.

Indeks Demokrasi sebagai cerminan kondisi pemerintahan

Salah satu aspek yang dinilai signifikan dalam melihat hubungan demokrasi dan kepercayaan masyarakat adalah fungsi pemerintahan (The Functioning of the Government). Pembahasan ini berkaitan dengan tingkat keyakinan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, termasuk di Indonesia.

Pada era 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) menampilkan data yang ditujukan untuk tahun 2022 dalam bentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI digambarkan sebagai opsi sosial dan kependudukan yang mencakup sejumlah indikator terkait persoalan negara, termasuk politik dan keamanan.

Indikator bernilai tinggi dan catatan pada indikator rendah

Dalam indikator tingkat provinsi, kesetaraan gender tercatat bernilai 91,62 dan kesempatan kerja antarwilayah 94,51, yang disebut lebih tinggi dibanding indikator lainnya. Pada tingkat pusat, terjaminnya kebebasan berkeyakinan serta transparansi anggaran APBN/D dinilai 100.

Namun, tidak semua indikator menunjukkan capaian tinggi. Salah satu indikator yang disebut cenderung rendah adalah kinerja lembaga legislatif, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Secara keseluruhan, nilai IDI tingkat pusat disimpulkan lebih tinggi, yakni 81,33, dibanding tingkat provinsi 76,08.

Keterkaitan nilai demokrasi dan kepercayaan masyarakat

Data IDI dapat memberi gambaran kepada masyarakat mengenai kondisi demokrasi yang dijalankan pemerintah. Disebutkan, nilai yang cenderung besar berpeluang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sementara nilai yang lebih rendah dapat berdampak sebaliknya.

Meski demikian, kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh angka yang dipublikasikan. Kepercayaan juga dapat dipengaruhi oleh institusi, kebijakan, serta tindakan pemerintah atau pejabat publik dalam kehidupan demokrasi bermasyarakat dan bernegara.

Data kepercayaan publik yang pernah dikutip pemerintah

Dalam rujukan yang dikutip dari pemberitaan nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia pada 2016 meraih tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebesar 80 persen. Angka tersebut dikaitkan dengan rilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2017, yang disebut bersumber dari survei Gallup World Poll (GWP). Pernyataan itu juga disampaikan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan kepada Biro Pers saat itu.

"Memang benar bahwa Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup Data", ujar Sri Mulyani.

Pernyataan tersebut dimaknai bahwa ketika masyarakat menilai pemerintah dapat diandalkan dalam melindungi warga dari risiko serta memberikan pelayanan publik yang efektif, kepercayaan publik dapat menguat. Kepercayaan itu juga dipandang sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pemimpin negara yang berintegritas moral tinggi.