Demokrasi kerap dipahami sebagai sistem yang menekankan persamaan dan kesetaraan warga negara dalam hak dan kewajiban. Dalam konteks itu, kualitas demokrasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terbentuknya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Salah satu aspek yang kerap dikaitkan dengan tingkat keyakinan masyarakat adalah fungsi pemerintahan (the functioning of the government). Pembahasan ini dinilai penting karena berkaitan dengan sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaan pada institusi pemerintahan, termasuk dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditujukan untuk tahun 2022 memuat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), sebuah ukuran yang menggunakan sejumlah indikator terkait kondisi politik dan keamanan. Pada tingkat provinsi, indikator kesetaraan gender tercatat bernilai 91,62, sementara kesempatan kerja antarwilayah mencapai 94,51. Pada tingkat pusat, indikator terjaminnya kebebasan berkeyakinan serta transparansi anggaran APBN/D dinilai 100.
Namun, tidak semua indikator menunjukkan nilai tinggi. Salah satu yang disebut cenderung rendah adalah kinerja lembaga legislatif, baik pada tingkat provinsi maupun pusat. Secara keseluruhan, IDI tingkat pusat disimpulkan berada pada kategori rentan tinggi dengan nilai 81,33, lebih tinggi dibanding tingkat provinsi yang bernilai 76,08.
Sejumlah pihak menilai data semacam ini dapat memberi gambaran mengenai kondisi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika nilai indikator cenderung tinggi, hal itu berpotensi berkaitan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat; sebaliknya, nilai yang rendah dapat mencerminkan tantangan yang perlu dibenahi.
Meski demikian, kepercayaan publik tidak semata ditentukan oleh angka indeks. Kepercayaan juga dipengaruhi oleh institusi, kebijakan, serta tindakan pemerintah atau pejabat publik dalam kehidupan berdemokrasi dan bernegara.
Dalam catatan lain, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pernah disorot melalui rilis yang mengacu pada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2017, berdasarkan survei Gallup World Poll (GWP). Disebutkan bahwa pada 2016 tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah mencapai 80 persen. Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dalam indikator “Trust and Confidence in National Government” berdasarkan data Gallup.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kepercayaan dapat muncul ketika masyarakat menilai pemerintah mampu melindungi warga dari risiko serta memberikan layanan publik secara efektif. Kepercayaan publik juga kerap dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan yang dinilai berintegritas dan mampu menjamin tata kelola pemerintahan yang dapat diandalkan.
