Imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari sebagai bentuk solidaritas sosial memunculkan beragam tanggapan. Sebagian warga menilai gagasan tersebut positif, sementara yang lain menyatakan keberatan dan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana.
Imam Maftuh (32), pekerja swasta di Kota Bandung, mengatakan ia tidak mempermasalahkan besaran donasi. Namun, ia menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam mekanisme distribusi dana agar tidak menimbulkan kecurigaan.
“Kalau pekerja, enggak masalah. Kalau kayak ibu rumah tangga, jadi pertimbangan, kan enggak kerja. Nanti bakalan jelas tidak penyalurannya, khawatir disalahgunakan,” ujar Imam saat ditemui di Jalan Cibeunying Utara, Senin (6/10/2025).
Menurut Imam, meski nominalnya kecil, pengelolaan yang tidak jelas dapat memicu pertanyaan publik. Ia berharap skema penyaluran dijelaskan agar dana tidak menumpuk dan tidak disalahgunakan oleh oknum.
Berbeda pandangan, Hamzah (25), seorang fresh graduate, menyatakan tidak setuju karena menilai program tersebut berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinilainya sedang tidak baik. Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah meminta donasi dari warga.
“Saya kontra bukan masalah nominal, ada mungkin dari APBD bukan meremehkan nominal, tetapi kenapa harus donasi? Ditambah ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” kata Hamzah.
Hamzah menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan perbaikan tata kelola anggaran. Ia juga berpendapat sumbangan bisa lebih diarahkan kepada pejabat melalui pemotongan gaji, mengingat masyarakat sudah membayar pajak.
Sementara itu, Silfi (29), pekerja swasta, melihat gagasan solidaritas sosial sebagai hal yang baik, tetapi menekankan perlunya mempertimbangkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak menambah beban kelompok yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Bagus-bagus saja, bagi yang kerja itu mungkin tidak seberapa, tetapi mungkin ada pertimbangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Silfi.
Silfi juga menyampaikan pandangannya bahwa kontribusi yang lebih besar sebaiknya datang dari pejabat, mengingat tunjangan dan gaji mereka dinilai cukup tinggi.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi meluncurkan Gerakan Rereongan Poe Ibu untuk memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Melalui gerakan ini, aparatur sipil negara (ASN), pelajar, dan warga diajak menyisihkan Rp 1.000 per hari guna membantu kebutuhan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Melalui Gerakan Rereongan Poe Ibu, kami mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari. Kontribusi sederhana ini menjadi wujud solidaritas dan kesukarelawanan sosial demi membantu kebutuhan darurat masyarakat,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/10/2025).
Gerakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi pada 1 Oktober 2025.
