Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan ekspor batubara dan mineral, seiring kebijakan pemerintah yang menetapkan mekanisme ekspor satu pintu yang akan diterapkan secara bertahap.

IMA menilai penguatan tata kelola diperlukan, terutama untuk merespons dugaan praktik transfer pricing yang dapat berujung pada under invoicing dalam ekspor komoditas.

Menurut IMA, sistem pelaporan dan pengawasan terintegrasi yang diterapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama sekitar satu dekade terakhir telah berjalan baik untuk mencegah praktik under invoicing. IMA juga menyoroti penerapan harga acuan batubara dan mineral yang dinilai solid, serta pengawasan ekspor oleh surveyor pemerintah dan bea cukai, sebagai langkah penting dalam menjaga integritas pasar batubara.

Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti mengatakan mekanisme pengawasan digital terintegrasi yang melibatkan berbagai instansi diyakini sudah berjalan baik. Ia menambahkan, penegakan hukum yang tegas diperlukan apabila ditemukan pelanggaran, guna menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan.

Terkait rencana tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui satu pintu, IMA menyerukan agar prosesnya dilakukan secara transparan dan cepat. IMA mengingatkan agar tidak terjadi kekosongan kebijakan yang dapat mengganggu posisi batubara Indonesia di pasar global dan berpotensi diisi oleh negara lain.

IMA menilai pelanggan dari berbagai negara membutuhkan ketepatan waktu pengiriman, terjaganya standar kualitas produksi, serta komitmen produsen. Ketidakpastian terhadap faktor-faktor tersebut, menurut IMA, dapat mendorong pelanggan mengalihkan pasokan ke negara lain.

IMA menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna menjaga integritas pasar dan mendorong pertumbuhan sektor pertambangan nasional.