Menjelang Lebaran, program mudik gratis kembali memicu antusiasme tinggi di masyarakat. Namun, momen ini juga kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoaks berkedok pendaftaran mudik gratis.
Informasi palsu tersebut banyak beredar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, menyasar calon pemudik yang lengah. Modusnya beragam, mulai dari menyebarkan tautan pendaftaran palsu hingga mencatut logo instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar terlihat meyakinkan.
Tujuan utama pelaku adalah mengelabui korban agar menyerahkan data pribadi sensitif atau bahkan melakukan transfer uang. Dampaknya dapat merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun berisiko menimbulkan kebocoran data pribadi.
Dalam penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, ditemukan sejumlah unggahan di Facebook yang mengklaim menyediakan tautan pendaftaran mudik gratis Lebaran 2026, termasuk yang mengatasnamakan pemerintah dan PLN. Unggahan-unggahan ini umumnya menampilkan narasi “pendaftaran dibuka” dan “kuota terbatas”, lalu menyertakan tombol atau menu “daftar” yang mengarahkan pengguna ke halaman berisi formulir digital.
Salah satu unggahan pada 7 Maret 2026 mengklaim menyediakan “link pendaftaran mudik gratis Lebaran 2026 dari pemerintah”. Saat menu pendaftaran diklik, pengguna diarahkan ke tautan https://daftarsegerasklso.netlify.app/ yang kemudian menampilkan formulir digital dan meminta sejumlah identitas diri.
Unggahan lain pada 28 Februari 2026 mengatasnamakan “Mudik Bersama PLN” dan menyebut adanya kuota 12.500 peserta. Unggahan ini juga menyertakan tautan pendaftaran https://daftarkansgra-okno10.netlify.app/ yang mengarah ke halaman formulir digital.
Selain itu, unggahan pada 12 Februari 2026 kembali menyebarkan klaim “pendaftaran mudik gratis Lebaran 2026” dengan format pengumuman serupa. Saat menu pendaftaran diklik, pengguna diarahkan ke situs yang meminta identitas pribadi, seperti nama sesuai KTP hingga nomor Telegram aktif.
Rangkaian temuan tersebut menunjukkan pola yang sama: unggahan dibuat seolah-olah resmi, disertai ajakan segera mendaftar, lalu mengarahkan korban ke tautan tertentu yang berujung pada permintaan data pribadi. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai tautan pendaftaran yang beredar di media sosial, terutama yang meminta data sensitif atau mengarahkan ke formulir yang tidak jelas asal-usulnya.
