Dinas Konstruksi Kota Ho Chi Minh menegaskan langkah-langkah untuk memastikan keterbukaan dan transparansi dalam proses penjualan serta sewa-beli perumahan sosial. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers sosial-ekonomi yang digelar Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh pada 4 Juni sore.
Wakil Kepala Departemen Manajemen Pasar Perumahan dan Real Estat Dinas Konstruksi Kota Ho Chi Minh, Le Duc Anh, mengatakan pemerintah kota telah menerapkan berbagai solusi guna mendorong pengembangan perumahan sosial. Program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja, pejabat, pegawai negeri, serta kelompok penerima kebijakan lainnya.
Sejalan dengan target pemerintah, Kota Ho Chi Minh menargetkan pengembangan sekitar 199.400 unit perumahan sosial pada periode 2021–2030. Untuk periode 2021–2025, kota ini telah menyelesaikan 17.902 unit atau sekitar 98% dari target. Sementara pada periode 2026–2030, pemerintah kota berupaya menyelesaikan tambahan 181.000 unit untuk merespons kebutuhan penduduk yang terus meningkat.
Le Duc Anh juga menyebutkan, saat ini banyak proyek perumahan sosial sedang dilaksanakan di Kota Ho Chi Minh, Binh Duong, dan bekas provinsi Ba Ria–Vung Tau. Sejumlah proyek berada pada tahap pembangunan dan diperkirakan rampung pada 2026–2027, dengan skala puluhan ribu unit apartemen.
Untuk menjaga keterbukaan dan transparansi, Dinas Konstruksi mewajibkan investor mengungkapkan secara penuh informasi proyek, termasuk harga jual, persyaratan, standar, waktu penerimaan berkas, serta hasil peninjauan. Kewajiban ini mengacu pada Undang-Undang Perumahan 2023 beserta pedoman pelaksanaannya.
Le Duc Anh mengimbau masyarakat hanya mencari informasi dari sumber resmi, seperti portal elektronik Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh, situs web Dinas Konstruksi, pengumuman dari investor, serta Komite Rakyat komune tempat proyek berada. Ia juga mengingatkan warga agar tidak mempercayai iklan yang menawarkan jasa pengurusan berkas, menjamin kelulusan, atau menjanjikan bantuan untuk membeli perumahan sosial yang bertentangan dengan ketentuan.
Selain itu, calon pemohon diminta memastikan terlebih dahulu apakah memenuhi syarat kebijakan perumahan sosial. Mereka juga perlu menyiapkan dokumen lengkap yang membuktikan kelayakan, kondisi perumahan, dan pendapatan, serta menyampaikan informasi secara jujur. Pernyataan yang tidak benar atau penggunaan dokumen tidak sah akan ditangani sesuai hukum.
Dalam prosedurnya, pelamar mengajukan permohonan langsung kepada pengembang pada lokasi penerimaan berkas yang ditetapkan dan mengikuti instruksi pengembang, tanpa melalui perantara atau pihak ketiga. Proses peninjauan permohonan dilakukan secara terbuka dan transparan sesuai ketentuan hukum.
Ke depan, Dinas Konstruksi menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, dan investor untuk mempercepat kemajuan proyek perumahan sosial. Pada saat yang sama, pemerintah kota akan memperkuat keterbukaan informasi agar masyarakat lebih mudah mengakses kebijakan tersebut, sekaligus mendukung jaminan keamanan sosial dan stabilitas kehidupan pekerja di wilayah tersebut.
