Banyuwangi — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi menyatakan tidak akan terlibat dalam wacana aksi penurunan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Mujiono yang belakangan beredar di ruang publik.
Ketua PC HMI Banyuwangi Ilham Layli Mursyidi mengatakan sikap tersebut didasarkan pada pertimbangan rasional, terutama karena tuntutan penurunan kepala daerah dinilai tidak memiliki landasan hukum atau legal standing yang jelas.
Menurut HMI, dorongan untuk memberhentikan kepala daerah tidak dapat dibangun hanya dari opini, spekulasi, atau tekanan massa tanpa pijakan konstitusional. Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan hukum, mekanisme pemberhentian kepala daerah telah diatur melalui prosedur formal, bukan lewat mobilisasi aksi yang berpotensi melampaui batas etika dan legalitas.
“Setiap tuntutan politik harus memiliki basis hukum yang kuat. Tanpa itu, aksi penurunan kepala daerah justru berisiko menjadi preseden buruk bagi praktik demokrasi kita,” kata Ilham, Rabu (6/5/2026).
HMI Banyuwangi juga mengkritisi berkembangnya narasi yang dinilai simplistik dan provokatif, seolah pergantian kepemimpinan dapat dilakukan secara instan melalui tekanan jalanan. HMI menilai pendekatan semacam itu mengabaikan prinsip due process of law dan berpotensi merusak tatanan demokrasi.
Selain itu, HMI menyoroti penyebaran isu tanpa verifikasi yang memadai. Menurut mereka, narasi yang tidak berbasis data dapat mengaburkan ruang publik yang sehat, membuka ruang disinformasi, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Meski demikian, HMI menegaskan kritik terhadap pemerintah daerah tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik tersebut dinilai perlu disalurkan melalui mekanisme yang sah, seperti pengawasan legislatif, jalur hukum, maupun partisipasi publik yang terukur dan bertanggung jawab.
HMI Banyuwangi mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam euforia gerakan yang dinilai tidak memiliki legitimasi hukum. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan kedewasaan berdemokrasi agar tidak dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek yang berpotensi memicu instabilitas.
“Sebagai organisasi kader, HMI berkomitmen untuk terus mendorong budaya kritik yang berbasis argumen, data, dan kerangka hukum yang jelas, demi menjaga kualitas demokrasi yang substantif di Banyuwangi,” ujar Ilham.
