Warga Hanoi ditargetkan dapat mengakses informasi rencana tata ruang secara mandiri melalui platform pencarian perencanaan resmi yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Desember 2026. Rencana ini mengemuka bersamaan dengan penyelenggaraan Pameran Rencana Induk Kota Hanoi di Museum Hanoi yang menampilkan arah pembangunan ibu kota hingga 100 tahun ke depan.
Kepala Departemen Perencanaan, Arsitektur dan Manajemen Perkotaan (Departemen Perencanaan dan Arsitektur Hanoi), Trinh Quang Dung, mengatakan platform tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat mengakses data perencanaan dalam lingkungan digital. Di pameran, ia mencatat banyak pengunjung ingin memeriksa informasi perencanaan untuk lahan atau proyek yang diminati.
Namun, Dung menegaskan rencana induk berfungsi sebagai pedoman pengembangan spasial secara menyeluruh dan belum memuat perencanaan rinci untuk setiap bidang tanah atau area tertentu. Dokumen ini menjadi landasan bagi departemen, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana sub-wilayah, rencana terperinci, menetapkan portofolio investasi, serta melaksanakan proyek pembangunan perkotaan pada tahap berikutnya.
Untuk menjawab meningkatnya kebutuhan publik akan penelusuran informasi, Departemen Perencanaan dan Arsitektur tengah mengembangkan perangkat lunak pencarian perencanaan pada platform resmi. Versi uji coba sistem tersebut saat ini tersedia di lantai 4 Museum Hanoi, sehingga pengguna dapat mengakses Rencana Induk Kota Ibu Kota dan sejumlah proyek perencanaan sub-wilayah.
Selama masa transisi sebelum perangkat lunak resmi beroperasi, warga masih dapat menggunakan versi uji coba. Meski begitu, apabila informasi diperlukan untuk transaksi perdata atau prosedur hukum, otoritas menyarankan masyarakat menghubungi Komite Rakyat tingkat kelurahan atau Departemen Perencanaan dan Arsitektur untuk memperoleh dokumen konfirmasi resmi.
Dung juga mengingatkan bahwa mempelajari dokumen perencanaan tidak cukup hanya dengan melihat peta. Setiap rencana disertai sistem peraturan pengelolaan yang menjelaskan secara spesifik area yang diizinkan atau dilarang untuk jenis konstruksi tertentu. Karena itu, menilai status atau hak pengembangan lahan hanya berdasarkan warna pada gambar dinilai tidak memadai.
Seiring pembukaan akses informasi rencana induk kepada publik, Hanoi disebut mempercepat penyelesaian rencana tingkat bawah untuk mengkonkretkan orientasi pembangunan yang telah disetujui. Direktur Dinas Perencanaan dan Arsitektur Hanoi, Nguyen Trong Ky Anh, menyatakan kota menargetkan penyelesaian lima proyek perencanaan infrastruktur teknis pada September, sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Perencanaan Kota dan Pedesaan.
Pada 2026, Hanoi juga akan melanjutkan upaya menyelesaikan lebih dari 40 rencana zonasi yang akan menjadi dasar penyusunan rencana skala 1/500 yang lebih rinci serta mendukung pengelolaan pembangunan perkotaan.
Menurut pimpinan Departemen, Rencana Induk Kota Ibu Kota saat ini mengintegrasikan dua proyek penting, yakni Rencana Kota Ibu Kota dan Rencana Umum Kota Ibu Kota yang Direvisi, yang keduanya disetujui Perdana Menteri pada 2024. Dokumen tersebut dinilai menjadi landasan hukum bagi percepatan penyusunan rencana tingkat bawah. Sementara itu, ketentuan baru dalam Undang-Undang Kota Ibu Kota tahun 2026 diharapkan dapat mempersingkat waktu penilaian dan persetujuan proyek perencanaan.
Menanggapi informasi di media sosial mengenai pencarian akurat informasi perencanaan lahan melalui aplikasi eksternal, Ky Anh menegaskan data yang tidak dikembangkan instansi pemerintah bukan sumber resmi. Ia menyebut warga sebaiknya menggunakan informasi yang disediakan Dinas Perencanaan dan Arsitektur Hanoi atau Komite Rakyat tingkat kelurahan untuk memastikan keabsahan hukumnya.
