KABUPATEN PEKALONGAN — Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. menekankan pentingnya pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, sektor tersebut menjadi salah satu area yang paling rentan terhadap penyimpangan.
Penegasan itu disampaikan saat Gubernur memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Aula Sekretariat Daerah Pemkab Pekalongan, Senin (9/3/2026). Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan proses pengadaan berjalan efisien serta terbuka bagi seluruh pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa ini sangat riskan terjadi penyimpangan dan melanggar hukum. Jadi pastikan prosesnya dilaksanakan secara terbuka,” ujarnya.
Selain mendorong keterbukaan, Gubernur juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan. Ia menilai penguatan tata kelola pengadaan menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta dilakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang belum dilaksanakan secara maksimal. “Lakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang belum dilaksanakan secara maksimal,” ucapnya.
Gubernur kembali menegaskan peran aparatur sipil negara (ASN) sebagai penggerak birokrasi. Menurutnya, kualitas ASN akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik.
Pesan serupa disampaikan saat ia memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka menyambut Lebaran 2026 di Gradhika Bhakti Praja, Senin (9/3/2026). Rakor tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah beserta Forkopimda masing-masing.
Gubernur menyebut persoalan yang terjadi di Kabupaten Pati dan Pekalongan menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar dalam menjalankan tugas berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya birokrasi yang melayani dengan mengutamakan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas.
“Saya minta tolong para bupati dan wali kota betul-betul menjaga akuntabilitas, keterbukaan, transparansi,” kata Gubernur.
