Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Arahan tersebut disampaikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Aula Sekretariat Daerah Pemkab Pekalongan, Senin, 9 Maret 2026.

Menurut Luthfi, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap penyimpangan. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memastikan proses pengadaan berjalan efisien dan terbuka bagi seluruh pelaku usaha.

“Pengadaan barang dan jasa ini sangat riskan terjadi penyimpangan dan melanggar hukum. Jadi pastikan proses dilaksanakan secara terbuka,” ujarnya.

Selain menekankan keterbukaan, Luthfi juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan. Ia menilai penguatan tata kelola pengadaan menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang bersih serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Lakukan evaluasi tugas terhadap pekerjaan yang belum dilaksanakan secara maksimal,” ucapnya.

Luthfi juga menegaskan peran aparatur sipil negara (ASN) sebagai penggerak birokrasi. Ia menyampaikan, jika kualitas ASN baik, maka pelayanan publik diharapkan dapat meningkat.

Di tempat terpisah, Luthfi kembali mengingatkan para bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Peringatan itu disampaikan saat ia memimpin rapat koordinasi lintas sektoral untuk menyambut Lebaran 2026 di Gradhika Bhakti Praja, Senin, 9 Maret 2026, yang dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah beserta forum koordinasi pimpinan daerah masing-masing.