Gerakan Rakyat mendorong penguatan transparansi dan pengawasan dalam skema transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah agar manfaat anggaran lebih tepat sasaran dan mendukung pemerataan kesejahteraan. Dorongan ini menjadi salah satu rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada 17–18 Januari 2026.
Dalam Rakernas tersebut, Gerakan Rakyat menyusun 10 poin rekomendasi untuk pemerintah. Pada poin kelima, organisasi ini menyoroti urgensi efektivitas Transfer Daerah sebagai instrumen utama pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Sulfikar Amir, menekankan bahwa kualitas layanan publik di daerah sangat ditentukan oleh cara anggaran dikelola. Ia menyatakan pembangunan yang adil hanya dapat terwujud apabila terdapat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah yang dijalankan secara transparan.
Gerakan Rakyat menilai transfer dana dari pusat ke daerah masih kerap menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan. Karena itu, organisasi tersebut mendorong penguatan kapasitas pemerintahan daerah agar anggaran yang dikucurkan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lokal.
Selain penguatan kapasitas pemerintah daerah, rekomendasi itu juga menekankan pentingnya pelibatan komunitas lokal dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran. Menurut Gerakan Rakyat, partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun mekanisme kontrol sosial dari bawah.
“Keadilan pembangunan memerlukan kepercayaan dan kapasitas pemerintahan di daerah. Rakyat di berbagai daerah memiliki harapan yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas. Transfer dana yang efektif bergantung pada transparansi, pengawasan, dan kemampuan daerah untuk mengelola anggaran demi kesejahteraan warganya,” kata Sulfikar dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (6/2/2026).
Ia menambahkan, tanpa keterlibatan masyarakat, anggaran daerah berisiko tidak tepat sasaran. Sulfikar juga merinci langkah teknis yang diminta Gerakan Rakyat kepada pemerintah, yakni memperkuat mekanisme akuntabilitas dan kapasitas pemerintahan daerah, melibatkan komunitas lokal dalam evaluasi anggaran, serta mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran.
Melalui rekomendasi tersebut, Gerakan Rakyat berharap pemerintah pusat lebih progresif mendorong otonomi daerah yang akuntabel, sehingga tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
