Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia pada akhir Agustus 2025 dipandang sebagai penanda krisis serius dalam politik nasional. Gelombang protes yang menolak privilese anggota DPR tidak semata mempersoalkan tunjangan dan fasilitas, melainkan mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap kualitas representasi politik. Banyak warga merasa suaranya tidak lagi terhubung dengan wakil-wakilnya di Senayan.

Situasi ini mengarah pada kritik terhadap partai politik yang dinilai gagal menjalankan fungsi utamanya, yakni melahirkan kader pemimpin bangsa yang berintegritas. Dalam kerangka konstitusi yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, pemerintah dan lembaga negara semestinya bekerja untuk menjalankan amanat publik, bukan sekadar menjaga kenyamanan elite.

Namun, arah perjuangan politik disebut makin kabur. Partai politik yang seharusnya menjadi rumah ideologi berlandaskan Pancasila dinilai terjebak pada pragmatisme dan logika popularitas. Akibatnya, penilaian terhadap calon wakil rakyat bergeser: bukan lagi bertumpu pada integritas, kapasitas, dan konsistensi perjuangan, melainkan pada tingkat keterkenalan dan visibilitas di media sosial maupun layar kaca.

Perubahan ini menandai pergeseran nilai demokrasi dari pertarungan gagasan menjadi pertarungan pencitraan. Era digital mempercepat kecenderungan tersebut. Publik lebih mudah terpikat pada figur yang viral, sementara rekam jejak gagasan dan perjalanan perjuangan sering terabaikan. Di saat yang sama, partai politik ikut terseret arus dengan mencalonkan selebritas, influencer, atau tokoh populer yang minim pengalaman politik.

Pertanyaan kemudian muncul: ke mana peran kader partai yang ditempa bertahun-tahun melalui proses kaderisasi? Mereka yang seharusnya digembleng dengan nilai kebangsaan, pemahaman konstitusi, dan semangat perjuangan justru disebut terpinggirkan. Ketika proses kaderisasi tidak berjalan matang, demokrasi dinilai kehilangan ruh ideologisnya.

Dalam narasi yang digunakan untuk menggambarkan pentingnya pembinaan, partai politik diibaratkan sebagai “Kawah Candradimuka” seperti dalam kisah pewayangan, tempat Gatotkaca ditempa hingga menjadi ksatria tangguh. Analogi ini menekankan bahwa calon pemimpin semestinya melalui proses pembentukan yang ketat—bukan melesat menjadi calon legislatif semata karena jumlah pengikut di media sosial.

Pasca-Reformasi, publik sempat berharap kesadaran politik kian menguat. Namun, demokrasi yang berkembang justru dinilai cenderung transaksional. Perdebatan ide dianggap melemah, bergeser menjadi tontonan citra. Dampaknya terasa pada meningkatnya jarak antara partai politik dengan anak muda, intelektual, dan kelompok masyarakat sipil yang tidak lagi melihat partai sebagai ruang intelektual dan wadah perjuangan.

Dalam demonstrasi terbaru, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil mengajukan tuntutan bertajuk “17+8 Demands” yang pada intinya mengoreksi politik elitis. Mereka menolak DPR yang dianggap sibuk menjaga privilese serta menolak partai politik yang dinilai gagal melahirkan pemimpin berintegritas. Gelombang protes tersebut dipandang sebagai alarm keras bahwa tanpa perbaikan kaderisasi, legitimasi politik berisiko terus merosot.