Di penghujung Agustus 2025, gelombang demonstrasi kembali merebak di sejumlah kota di Indonesia, dari Makassar hingga Jakarta. Mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan menyuarakan berbagai keluhan sosial. Namun, rangkaian aksi itu juga diwarnai insiden destruktif—mulai dari pembakaran kantor pemerintah, penjarahan rumah pejabat, hingga kendaraan yang dibakar—yang mengubah wajah demonstrasi dari panggung aspirasi menjadi gambaran kekacauan.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan yang mengemuka di ruang publik: apakah yang terlihat sepenuhnya merupakan suara rakyat, atau ada kepentingan lain yang menunggangi dan mengarahkan jalannya aksi. Di satu sisi, demonstrasi dipahami sebagai ekspresi kegelisahan atas tekanan hidup, seperti harga kebutuhan yang meningkat, biaya pendidikan yang makin mahal, pajak yang naik, serta melemahnya daya beli. Di sisi lain, kemunculan kekerasan membuat simpati sebagian publik bergeser menjadi kecurigaan, terutama ketika substansi tuntutan tertutup oleh sorotan terhadap kerusuhan.

Dalam membaca dinamika ini, sejumlah pendekatan komunikasi dan sosiologi menyoroti bagaimana demonstrasi bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga perebutan simbol dan narasi. Aksi massa dipandang sebagai “panggung” tempat berbagai aktor membawa pesan, sementara insiden pembakaran dan penjarahan dapat mengubah makna yang semula ingin dibangun. Ketika tindakan destruktif muncul, demonstrasi berisiko bergeser dari kanal penyampaian aspirasi menjadi arena yang dimanfaatkan untuk manuver kekuasaan.

Perubahan persepsi publik juga tidak terlepas dari bagaimana peristiwa itu diberitakan. Sorotan media arus utama cenderung menonjolkan insiden kekerasan ketimbang isi tuntutan. Akibatnya, demonstrasi lebih mudah dipahami sebagai ancaman ketertiban, bukan sebagai kritik sosial. Dalam situasi seperti ini, ruang publik menjadi rentan berubah menjadi arena penghakiman, bukan tempat pertukaran argumen.

Di saat yang sama, muncul kekhawatiran bahwa narasi demonstrasi mengalami pembajakan. Ketika aksi menjadi viral di media sosial, demonstrasi dapat berubah menjadi tontonan yang diperebutkan pengaruhnya. Dalam konteks ini, simbol, slogan, dan potongan peristiwa bisa dikemas ulang untuk kepentingan tertentu, sehingga perhatian publik tersedot ke aspek yang paling sensasional, sementara pertanyaan mendasar tentang akar masalah justru tersisih.

Meski demikian, tidak semua aksi berlangsung ricuh. Di banyak kota, demonstrasi disebut berjalan damai, kreatif, dan diwarnai bentuk-bentuk satire yang mencerminkan cara generasi muda menyampaikan kritik. Suara damai ini kerap kalah terdengar ketika ruang publik dipenuhi gambar-gambar kekerasan. Di tengah situasi itu, sebagian kelompok tetap memilih bersuara agar tuntutan tidak tenggelam oleh stigma “anarki”.

Kebingungan publik pun menguat: di satu sisi ada empati pada kesulitan hidup yang disuarakan para demonstran, di sisi lain ada kecemasan atas tindakan destruktif. Ruang abu-abu ini dinilai rawan dimanfaatkan untuk membangun narasi bahwa masyarakat tidak siap berdemokrasi, sementara isu utama yang memicu protes—dan kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan situasi—tidak mendapat perhatian setara.

Dalam kondisi demikian, peran akademisi, media independen, dan masyarakat sipil dipandang penting untuk menjaga kejernihan pembacaan. Tantangannya bukan hanya mengecam kekerasan, tetapi juga menelusuri bagaimana kekerasan itu bisa muncul dan siapa yang diuntungkan ketika tuntutan publik tersisih. Demonstrasi, pada akhirnya, dapat menjadi saluran kebebasan sekaligus berpotensi berubah menjadi orkestrasi kekacauan—tergantung siapa yang mengendalikan narasi dan bagaimana publik diajak memahami peristiwa.