Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) berencana melepaskan serangga penyerbuk jenis baru untuk mendorong peningkatan produksi kelapa sawit. Peluncuran dan pelepasan serangga penyerbuk baru itu dijadwalkan pada Maret 2026.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, serangga penyerbuk yang selama ini digunakan dinilai sudah lama dan kurang agresif dalam membantu proses penyerbukan, terutama ketika musim hujan. Karena itu, GAPKI menilai diperlukan jenis penyerbuk baru yang tetap aktif meski kondisi cuaca tidak mendukung.
“Nah ini kita cari yang agresif, yang hujan pun mereka mau keluar untuk melakukan penyerbukan. Mudah-mudahan nanti di bulan depan ini, bulan Maret kita akan luncurkan untuk jenis serangga penyerbuk baru,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama GAPKI dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Selain mendatangkan serangga penyerbuk baru, kerja sama itu juga mencakup pengadaan bahan tanaman dari Tanzania sebagai bagian dari strategi intensifikasi produksi sawit.
Langkah intensifikasi ini muncul di tengah kondisi produksi sawit yang disebut mengalami stagnansi dalam lima tahun terakhir. Eddy menilai, salah satu tantangan utama industri sawit berasal dari struktur kepemilikan kebun, di mana sekitar 41% kebun sawit di Indonesia dikelola petani rakyat. Banyak kebun rakyat, menurutnya, sudah berusia tua sehingga produktivitasnya menurun.
Eddy juga menyoroti lambatnya peremajaan sawit rakyat (replanting). Ia mengatakan sebagian petani belum menyadari pentingnya menyisihkan hasil panen untuk kebutuhan peremajaan. Akibatnya, dana dari hasil panen kerap habis untuk kebutuhan lain, sementara kebun yang sudah tidak produktif tetap dipertahankan.
Di sisi lain, Eddy menyebut dukungan BPDP untuk replanting sebenarnya tersedia, namun realisasinya kerap tidak mencapai target. Salah satu kendala yang ia soroti adalah persoalan lahan, termasuk kebun yang berada di kawasan hutan.
Eddy menceritakan pengalamannya terkait program PIR Trans di Riau. Menurut dia, ada petani yang ingin melakukan sertifikasi dan replanting, tetapi tidak dapat mengakses dana BPDP karena kebunnya masuk kawasan hutan, meski telah bersertifikat sejak dekade 1980-an.
“Areal mereka yang 2 hektar ini masuk dalam kawasan hutan. Padahal mereka sudah sertifikasi tahun 80, waktu itu PIR Trans tuh di, waktu itu 86 oleh Presiden Soeharto itu. Mereka sudah sertifikat, masuk kawasan,” kata Eddy.
Selain masalah lahan, Eddy menyebut petani kerap enggan menebang sawit tua karena membutuhkan jaminan penghidupan selama masa tunggu tanaman baru hingga berbuah. Ia menyatakan, dengan bibit yang tersedia saat ini, masa tunggu dinilai lebih singkat dibanding sebelumnya.
“Sekarang lebih cepat, 3 tahun sudah bagus, 2,5 tahun sudah berbuah, 3 tahun sudah menghasilkan yang luar biasa dengan bibit-bibit yang saat ini ada,” ujarnya.
Tantangan lain datang dari kebijakan Uni Eropa, yakni European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mensyaratkan produk yang masuk ke pasar Eropa harus bebas dari deforestasi. Eddy menyebut kebijakan tersebut menjadi tantangan yang sedang dihadapi pemerintah, asosiasi, dan petani.
“Ini juga menjadi tantangan. Kita sedang berjuang ya, pemerintah berjuang, asosiasi berjuang, petani berjuang untuk melawan itu,” ujar Eddy.
Eddy menilai kebijakan tersebut terkait strategi dagang, dengan alasan efisiensi produksi minyak sawit yang lebih tinggi dibanding minyak nabati lain. Ia menyebut satu hektare sawit rata-rata menghasilkan 4–5 ton minyak, bahkan dapat mencapai 7–8 ton per tahun. Sementara itu, rapeseed, sunflower, atau soybean disebut hanya sekitar 1 ton per hektare per tahun.
Berdasarkan perbandingan itu, Eddy menilai penggantian sawit dengan minyak nabati lain akan membutuhkan lahan yang jauh lebih luas. “Coba bayangkan, kalau untuk menggantikan sawit, butuh berapa daratan di dunia ini untuk menggantikan sawit? Ini anugerah yang luar biasa,” katanya.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Eddy menekankan perlunya perbaikan tata kelola industri sawit, termasuk mendorong program peremajaan sawit rakyat serta peningkatan produktivitas melalui intensifikasi. Ia juga menyebut pentingnya pengembangan hilirisasi agar nilai tambah dapat dinikmati di dalam negeri, serta upaya promosi dan kampanye positif terkait sawit.
“Jangan sampai kita justru ikut-ikutan menghujat sawit, padahal kita hidup dari sawit. Saya rasa itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini,” ujar Eddy.
