Pemerintah menempatkan pembangunan tata ruang dan infrastruktur perumahan sebagai perhatian utama untuk mendorong terciptanya hunian berkelanjutan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pembangunan rumah rakyat tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan fasilitas publik dan ruang terbuka hijau.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Hotel Shangri-La, Surabaya. Ia menyebut sektor perumahan rakyat memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi sekaligus penopang kesejahteraan sosial.
Menurut AHY, setiap proyek perumahan perlu mengedepankan perencanaan tata ruang dan infrastruktur yang matang. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki unit rumah, tetapi juga dapat menjalani kehidupan yang layak di lingkungan tempat tinggalnya.
“Pembangunan rumah harus terintegrasi dengan fasilitas publik, akses transportasi, serta ruang terbuka hijau. Masyarakat tidak hanya punya rumah, tetapi juga hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas sehari-hari,” kata AHY.
Ia menekankan, konsep hunian berkelanjutan tidak cukup diwujudkan dengan membangun rumah semata, tetapi juga memastikan keterpaduan antara kawasan perumahan, layanan publik, dan lingkungan sekitar.
Terkait KPP, AHY menyampaikan program tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai pembangunan perumahan dapat menggerakkan berbagai sektor, mulai dari tenaga kerja, bahan bangunan, hingga jasa transportasi.
Selain itu, tata ruang dan infrastruktur yang baik dinilai penting agar kawasan perumahan dapat berkembang secara berkelanjutan. Pemerintah menargetkan setiap proyek perumahan terhubung dengan fasilitas publik seperti sekolah, pusat kesehatan, dan transportasi umum agar aktivitas masyarakat lebih efisien.
AHY juga menyoroti pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mewujudkan hunian berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
“Saya ingin berterima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta seluruh pihak yang terus mengawal program ini. Selain mengentaskan backlog perumahan, kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Melalui pendekatan yang menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, pemerintah berharap tata ruang dan infrastruktur perumahan dapat menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan yang inklusif.
