Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Dukungan tersebut disampaikan melalui pandangan umum fraksi yang dibacakan Anggota DPRD Balangan, Nor Sita Maulida, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan pada Senin (3/8/2026).
Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi DPRD menilai perubahan APBD sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi daerah. Penyesuaian anggaran dinilai penting agar program pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Nor Sita Maulida menyampaikan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Balangan yang menyesuaikan APBD mengikuti dinamika pembangunan dan kondisi keuangan daerah. Fraksi PAN juga menekankan agar efisiensi anggaran tetap mengutamakan efektivitas pelayanan publik serta tidak mengurangi manfaat program prioritas.
“Efisiensi anggaran hendaknya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil, serta penguatan sistem pengawasan. Langkah tersebut dipandang perlu agar pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat Maju berpandangan pengelolaan anggaran yang baik menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan mendukung Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi-fraksi berharap pembahasan lanjutan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
