Gelombang kritik publik kembali mengarah ke Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Prabowo, menyusul beredarnya foto yang memperlihatkan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Azis Wellang. Foto tersebut memicu pertanyaan soal sensitivitas etika pejabat publik dan cara menteri menjaga persepsi masyarakat.
Sorotan muncul di tengah kondisi kepercayaan publik yang disebut sedang rapuh. Sejumlah persoalan yang masih dinanti penanganannya—mulai dari mahalnya energi, keterbatasan pangan, hingga penegakan hukum yang dinilai “tajam ke bawah”—membuat publik menilai perilaku pejabat di ruang sosial ikut menentukan wibawa pemerintahan.
Kritik juga menguat karena pertemuan itu dinilai menunjukkan kedekatan dengan sosok yang pernah disebut-sebut terkait kasus pembalakan. Dalam situasi tersebut, sebagian warga menilai pejabat negara semestinya lebih berhati-hati dalam pergaulan dan penampilan di ruang publik.
Karding memberikan klarifikasi bahwa pertemuan tersebut merupakan kegiatan rutin KKSS. Sementara itu, Raja Juli menyatakan tidak mengetahui latar belakang Azis. Namun, klarifikasi itu tidak sepenuhnya meredakan reaksi publik yang menganggap simbol dan gestur pejabat dapat berdampak pada persepsi etik, terlepas dari penjelasan yang diberikan.
Ketua Indonesia Visioner, Rich Ilman Bimantika, menyampaikan desakan agar Presiden Prabowo mengambil langkah tegas. “Presiden Prabowo harus berani, jangan biarkan dua menterinya mempermalukan kabinet. Kalau tidak dicopot, ini jadi preseden bahwa standar etika bisa ditawar dengan alasan kumpul-kumpul,” kata Ilman di Jakarta, Minggu (7/9/2025).
Menurut Ilman, polemik ini tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan permainan domino. Ia menilai peristiwa tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas terkait batas antara pergaulan pribadi dan tanggung jawab publik. “Kami membaca ini bukan sekadar soal domino, melainkan simbol kekacauan moral. Negara tidak boleh dipimpin oleh menteri yang gagal membedakan batas antara pergaulan pribadi dan tanggung jawab publik,” ujarnya.
Ilman juga mengaitkan polemik ini dengan keresahan publik sebelumnya mengenai gaya hidup pejabat yang dinilai mewah ketika masyarakat sedang berhemat menghadapi inflasi. Ia menilai pola tersebut dapat memperbesar ketidakpuasan jika tidak segera direspons.
Desakan evaluasi kabinet pun menguat, dengan tuntutan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan pencopotan Karding dan Raja Juli. Ilman menilai mengabaikan tuntutan publik berpotensi memicu eskalasi, termasuk munculnya aksi protes yang lebih keras. “Kalau presiden masih ragu, maka ia sedang mempertaruhkan legitimasinya sendiri. Rakyat sudah muak dengan klarifikasi basa-basi. Yang dibutuhkan sekarang tindakan konkret: reshuffle yang menyingkirkan mereka,” kata Ilman.
Dalam pernyataannya, Ilman menekankan bahwa masyarakat menginginkan pejabat yang dinilai bersih secara etik, bukan hanya bebas secara hukum. Ia menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan tersebut. “Kami akan terus bersuara sampai dua nama ini dicoret. Kalau presiden memilih tutup mata, jangan salahkan publik bila memilih jalan protes yang lebih keras,” ujarnya.
