Forum Jurnalis dan Aktivis Banten (FORJA Banten) menggelar diskusi publik atau focus group discussion (FGD) bertema “Mendorong Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Tepat Sasaran, Transparan, dan Berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang”. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat FORJA Banten, Jalan Raya Labuan, Perumahan Bulog, Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Kamis (4/6/2026).
FGD tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, akademisi, insan pers, serta berbagai elemen lain untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang. Sejumlah narasumber hadir, antara lain perwakilan Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Pandeglang, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, serta unsur TNI. Peserta diskusi juga diikuti mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan masyarakat.
Ketua FORJA Banten, Niki Mulyana, menyampaikan bahwa Program MBG merupakan program strategis yang dinilai berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi. Ia menekankan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga membutuhkan dukungan, partisipasi, dan pengawasan dari berbagai pihak.
“Program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik untuk mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun dalam implementasinya diperlukan keterbukaan informasi, pengawasan yang berkelanjutan, serta sinergi antara pemerintah, TNI, jurnalis, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat agar program ini berjalan sesuai tujuan,” ujar Niki.
Niki menambahkan, FORJA Banten akan terus menjalankan perannya sebagai wadah kolaborasi antara jurnalis dan aktivis dalam mengawal program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ia juga menyebut forum diskusi seperti ini diharapkan menjadi ruang partisipasi publik untuk menyalurkan kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi.
Perwakilan Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Yuli, menyatakan bahwa pelaksanaan Program MBG membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga kesehatan, aparat keamanan, hingga masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. “Masukan dari berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan program,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Karunia Ilahi, AMD, menegaskan bahwa kualitas dan keamanan pangan menjadi aspek utama yang terus diperhatikan dalam pelaksanaan Program MBG. Ia menyebut makanan bagi penerima manfaat harus memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, serta kecukupan gizi. “Faktor kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas bahan makanan juga menjadi prioritas agar tujuan program dapat tercapai secara optimal,” jelasnya.
Penasehat FORJA Banten, Cecep, menilai keterlibatan banyak unsur dalam diskusi publik merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat dan transparan. Ia menekankan pentingnya akses informasi yang memadai bagi masyarakat terkait pelaksanaan program pemerintah, termasuk MBG. Ia juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk tata kelola program yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Pembina FORJA Banten, Risman, menyampaikan bahwa pengawasan publik perlu dipandang sebagai bentuk kepedulian bersama untuk memastikan program yang menggunakan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran. “Pengawasan yang dilakukan masyarakat, aktivis, maupun jurnalis bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk kontribusi dalam memastikan program-program pemerintah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya. Risman berharap diskusi publik semacam ini dapat rutin dilaksanakan sebagai sarana evaluasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi.
Dalam sesi diskusi, Tim Investigasi FORJA Banten, Dedi Supandi, menyoroti pentingnya keterbukaan data dan informasi dalam pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, transparansi merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik. “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan program, proses pendistribusian, hingga pengawasan yang dilakukan. Dengan keterbukaan tersebut, potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat diminimalisir,” kata Dedi.
FGD berlangsung interaktif dengan beragam pertanyaan, masukan, dan pandangan dari peserta kepada para narasumber. Berbagai usulan dan rekomendasi yang muncul dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para pemangku kepentingan dalam menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pandeglang.
Melalui kegiatan ini, FORJA Banten menyatakan komitmennya untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil guna mewujudkan Program MBG yang lebih efektif, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang.
