Sekitar 200 orang dari Forum Pemerhati Pembangunan (FOR HATI) Bali menghadiri audiensi di Wantilan Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (3/6/2026). Mereka menyuarakan dorongan agar tata ruang dan perizinan pembangunan di Bali lebih transparan.
Koordinator FOR HATI Bali, Anak Agung Made Sudarsa, mengatakan forum tersebut dibentuk untuk mengawal arah pembangunan di Bali agar tetap selaras dengan alam dan budaya setempat.
“Forum ini lahir sebagai gerakan moral dan sosial untuk ikut mengawal pembangunan Bali agar tetap berpijak pada kelestarian alam, budaya, spiritualitas, dan kepentingan masyarakat Bali secara berkelanjutan,” kata Sudarsa, Rabu (3/6/2026).
Audiensi dimulai sekitar pukul 10.46 Wita dan diterima oleh Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Suparta, menyapa elemen organisasi yang hadir dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif audiensi tersebut.
Suparta menilai ada sejumlah hal yang perlu dibahas lebih mendalam terkait polemik tata ruang di Bali. Ia juga menyinggung indikasi penggunaan ruang yang dinilai bermasalah.
“Kami memberikan apresiasi atas bantuan dan dukungannya, banyak substansi yang harus kita dalami karena terindikasi penggunaan ruang sudah sangat brutal dan ugal-ugalan, bisa pura di SHGB-kan,” ujar Suparta.
FOR HATI Bali menyatakan dukungan terhadap kerja Pansus TRAP DPRD Bali dalam mendorong keterbukaan terkait tata ruang dan perizinan. Menurut Sudarsa, pengawasan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah maupun mekanisme pasar, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat.
“Menjaga Bali tidak hanya bisa diserahkan kepada pemerintah dan mekanisme pasar butuh bantuan masyarakat untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.
Forum tersebut hadir dengan slogan “Rakyat Bersama Memantau Pembangunan Bali” dan disebut terdiri dari berbagai organisasi Hindu serta kelompok masyarakat yang terdampak persoalan perizinan dan tata ruang di Bali.
