JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) menyoroti pernyataan Amien Rais yang memicu polemik di ruang publik. Pernyataan tersebut menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ketua Umum DPP Foksi Muhammad Natsir mengatakan, pernyataan itu telah memunculkan respons dari pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Menurut Natsir, Meutya menilai konten dimaksud terindikasi memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, serta serangan personal yang dinilai tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Natsir menegaskan, penyampaian informasi di ruang publik perlu mengedepankan prinsip kebenaran, kehati-hatian, serta tanggung jawab moral. Ia menyebut, nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan tradisi keilmuan santri menempatkan prinsip tabayyun atau klarifikasi sebagai pegangan dalam menilai informasi yang beredar.

“Penyampaian informasi di ruang publik harus tetap mengedepankan prinsip kebenaran, kehati-hatian, serta tanggung jawab moral. Berangkat dari nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan tradisi keilmuan santri yang menjunjung tinggi prinsip tabayyun atau klarifikasi, kami memandang bahwa informasi yang disampaikan ke publik harus berbasis fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Natsir di Jakarta, Minggu (10/5/2026).