FDM Kutai Timur Gelar FGD Transparansi DPRD, DPRD Teken MoU dengan Universitas Bakrie

FDM Kutai Timur Gelar FGD Transparansi DPRD, DPRD Teken MoU dengan Universitas Bakrie

Forum Demokrasi Milenial (FDM) Cabang Kutai Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema komunikasi publik dan transparansi DPRD di Ruang Panel Kantor DPRD Kutai Timur, Senin (3/8/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat keterbukaan informasi sekaligus membangun komunikasi yang lebih efektif antara Sekretariat DPRD dan masyarakat.

FGD tersebut mendapat sambutan dari Sekretariat DPRD Kutai Timur yang diwakili Sekretaris DPRD, Jainuddin. Ia menilai penguatan komunikasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, DPRD Kutai Timur juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Bakrie. Kerja sama ini disebut sebagai langkah awal untuk membangun kolaborasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah.

Perwakilan Universitas Bakrie yang juga Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis (PIIB) Universitas Bakrie, Eli Jamilah Mihardja, menyampaikan harapan agar kerja sama tersebut tidak berhenti pada seremoni, melainkan berlanjut dalam bentuk program yang memberi manfaat bagi Kutai Timur.

“Tujuan utamanya, yang kami inginkan yaitu berkelanjutan. Sehingga kami dapat menyumbangkan keahlian kami untuk pengembangan kompetensi komunikasi dan juga pengembangan BUMDes di Kutai Timur,” ujarnya.

Eli menjelaskan, Universitas Bakrie siap mendukung pengembangan kompetensi komunikasi publik sekaligus menjalankan program peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kutai Timur. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah merupakan langkah penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Melalui FGD ini, FDM berharap lahir rekomendasi yang dapat menjadi acuan dalam memperkuat transparansi dan komunikasi publik di lingkungan DPRD Kutai Timur, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.