Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menjadi sorotan publik. Gagasan pemenuhan gizi bagi anak sekolah—di tengah persoalan stunting, mahalnya bahan pokok, dan ketimpangan akses pangan—muncul sebagai harapan baru bagi perbaikan kualitas sumber daya manusia. Namun, seiring bergulirnya program, pertanyaan mengenai kesiapan pelaksanaan dan tata kelola anggaran yang besar ikut mengemuka.
Di lapangan, muncul kekhawatiran bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya sejalan dengan standar yang dijanjikan. Sejumlah laporan menyoroti kualitas makanan yang dinilai seadanya, distribusi yang belum rapi terutama di wilayah pelosok, hingga keraguan terhadap transparansi pengelolaan dana. Perbandingan antara besarnya anggaran yang kerap disebut di ruang publik dengan kondisi riil yang diterima sebagian siswa turut memperkuat desakan agar pemerintah memperjelas mekanisme pelaksanaan.
Perhatian kemudian mengarah pada aspek regulasi dan dasar hukum. Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, program berskala nasional dengan penggunaan dana publik memerlukan basis legalitas yang presisi, teknis, dan tidak multitafsir. Kritik yang muncul menilai pelaksanaan MBG terkesan terburu-buru dan bersifat top-down, sementara fondasi regulasi dan kesiapan implementasi dinilai belum sepenuhnya matang.
Pembentukan Badan Gizi Nasional dipandang sebagai upaya membangun struktur kelembagaan penggerak program. Meski demikian, pembentukan lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan koordinasi. Dalam praktik birokrasi, semakin besar program, semakin banyak pihak yang terlibat, sehingga pembagian tugas berisiko tidak jelas. Kondisi tersebut dapat memunculkan kebingungan tanggung jawab ketika terjadi masalah di lapangan, sementara koordinasi yang tampak solid di atas kertas belum tentu berjalan efektif saat pelaksanaan.
Isu lain yang mengemuka adalah sinkronisasi regulasi. Indonesia memiliki UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagai acuan agar kebijakan tersusun harmonis dan dapat diimplementasikan dengan jelas. Di sisi lain, MBG melibatkan anggaran sangat besar—bahkan diperkirakan dapat mencapai triliunan rupiah per hari jika berjalan penuh secara nasional—sehingga risiko pengaruh kepentingan dalam penyusunan aturan teknis maupun pemilihan penyedia layanan dinilai meningkat. Jika regulasi disusun secara tergesa-gesa atau tanpa uji publik memadai, ruang penyimpangan administratif dinilai dapat terbuka, dan kepercayaan masyarakat berpotensi menurun.
Dari sudut pandang hukum administrasi negara, kebijakan publik tidak cukup bertumpu pada narasi “niat baik”. Tata kelola yang akuntabel menjadi aspek yang dapat diukur dan dimintakan pertanggungjawaban, termasuk dalam penggunaan keuangan negara, mekanisme pelaporan, serta penerapan sanksi jika terjadi kegagalan sistem. Dalam konteks ini, Badan Gizi Nasional dituntut memastikan koordinasi tidak berhenti pada rapat formal, melainkan terwujud dalam kerja teknis yang menjamin standar gizi terpenuhi secara konsisten di seluruh daerah.
Di tengah kritik, muncul pula pengingat agar publik membedakan kesalahan administratif akibat kegagalan sistem dengan tindak pidana. Perbincangan di media sosial kerap membuat batas keduanya kabur, sehingga isu kualitas makanan atau ketidakjelasan anggaran cepat berkembang menjadi tuduhan korupsi. Padahal, dalam hukum pidana, diperlukan pembuktian konkret mengenai penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara yang nyata. Kekhawatiran lainnya, respons yang terlalu cepat terhadap opini publik dapat membuat pelaksana di lapangan ragu mengambil keputusan, terutama ketika prosedur dari pusat dinilai belum jelas.
Polemik MBG pada akhirnya menjadi refleksi lebih luas tentang integritas pembentukan kebijakan. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin tinggi tuntutan transparansi dan keterbukaan. Publik menuntut kejelasan sistem, mulai dari pengawasan, alur pengaduan, hingga konsekuensi bagi vendor maupun pejabat yang terbukti menyimpang. Tanpa keterbukaan tersebut, program berisiko terus dibayangi prasangka dan perdebatan yang menguras energi, tanpa hasil yang terukur.
Secara prinsip, tujuan MBG untuk memperbaiki gizi generasi muda dipandang mulia dan relevan. Namun, tujuan tersebut dinilai harus berjalan seiring dengan komitmen pada regulasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Evaluasi menyeluruh terhadap aturan pelaksana, penyederhanaan rantai birokrasi, serta penutupan celah konflik kepentingan menjadi sejumlah pekerjaan rumah agar program tidak berubah menjadi contoh kegagalan tata kelola, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
