Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada Senin, 3 Agustus 2026, mengumumkan telah mengalihkan 44 kapal komersial, melumpuhkan dua kapal, dan menaiki dua kapal lainnya dalam penegakan blokade laut Angkatan Bersenjata AS terhadap Iran. Sehari kemudian, angka kapal yang dialihkan bertambah menjadi 45. Pada hari yang sama, Presiden Donald Trump di Ruang Oval menyampaikan pernyataan yang menonjol perhatian publik, dengan mengatakan ia ingin “memberi mereka setiap kesempatan terakhir sebelum decapitation”—istilah yang dalam konteks militer AS kerap merujuk pada serangan untuk melumpuhkan struktur komando lawan.
Di saat bersamaan, ribuan kilometer dari Teluk, serangan udara Israel di Jalur Gaza masih berlangsung meski peta jalan gencatan senjata disepakati pada akhir Juli. Dua krisis—Iran dan Gaza—ditangani melalui jalur diplomatik dan aktor yang berbeda, tetapi keduanya pada akhirnya bergantung pada keputusan politik yang sama: Presiden AS.
Untuk Gaza, peran diplomatik disebut melibatkan Board of Peace dan utusan Nickolay Mladenov. Sementara untuk Iran, jalurnya disebut berada di bawah utusan khusus Steve Witkoff dan menantu presiden Jared Kushner, dengan mediasi Oman. Meski tim dan formatnya berbeda, dinamika di kedua front memperlihatkan kemiripan: retorika keras yang berulang kali diikuti pelunakan, tenggat yang berubah, serta klaim “kemajuan” yang berjalan bersamaan dengan eskalasi di lapangan.
Blokade yang kini ditegakkan AS merupakan babak terbaru dari rangkaian konfrontasi panjang. Pada Juni 2025, AS dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan dalam apa yang dikenal sebagai “Perang Dua Belas Hari,” yang berakhir dengan gencatan senjata pada 24 Juni 2025. Setelah periode diplomasi yang tidak menghasilkan kesepakatan permanen, operasi militer gabungan baru diluncurkan pada 28 Februari 2026 dengan alasan resmi mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Setelah sekitar 40 hari pertempuran intensif, gencatan senjata kembali tercapai pada 8 April 2026, disusul kerangka negosiasi 60 hari yang disepakati AS-Iran pada Juni.
Namun proses itu terganggu setelah serangan balasan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Blokade laut AS terhadap Iran kemudian diberlakukan penuh sejak pertengahan Juli 2026. Pola “hampir damai” lalu kembali memanas berulang kali juga pernah diakui Trump sendiri, yang menurut laporan CNN menyebut ia telah membatalkan rencana serangan besar terhadap Iran setidaknya lima kali sejak awal konflik.
Di tengah tarik-ulur militer dan diplomasi, korban sipil menjadi ukuran paling sensitif. Pada hari pertama operasi militer AS-Israel, 28 Februari 2026, serangan menghantam Sekolah Dasar Putri Shajareh Tayyebeh di Minab, Iran selatan, saat jam pelajaran berlangsung. UNICEF dalam pernyataan 5 Maret 2026 menyebut sedikitnya 168 siswi tewas. UNICEF juga mencatat sekitar 180 anak tewas secara keseluruhan di Iran pada sepekan pertama eskalasi, dengan setidaknya 20 sekolah dan 10 rumah sakit dilaporkan rusak.
Menurut pernyataan terbaru UNICEF pada 31 Juli 2026, dalam lima bulan terakhir lebih dari 4.000 anak dilaporkan tewas atau terluka di enam negara akibat konflik ini, dengan lebih dari 2.500 di antaranya berada di Iran. Rinciannya: 386 anak dilaporkan tewas dan 2.117 terluka. UNICEF menyebut angka-angka tersebut sebagai “yang dilaporkan” dan belum seluruhnya diverifikasi independen, namun pembaruan dari badan yang sama menunjukkan tren kenaikan dari waktu ke waktu. “Anak-anak terus dibunuh dan dilukai di tempat yang seharusnya paling aman bagi mereka—rumah, sekolah, dan lingkungan mereka,” kata Abdul Fofana, Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.
Di sisi penegakan blokade, data resmi CENTCOM menunjukkan eskalasi bertahap: 35 kapal komersial dialihkan per 2 Agustus, naik menjadi 44 kapal per 3 Agustus, dan 45 kapal per 4 Agustus. Pada tiap pembaruan itu, CENTCOM juga mencatat dua kapal dilumpuhkan dan dua kapal dinaiki tim interdiksi. Di luar catatan resmi tersebut, UK Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan tingkat ancaman di Selat Hormuz tetap “KRITIS,” disertai gangguan signifikan pada sistem navigasi satelit serta sejumlah insiden serangan terhadap kapal tanker pada akhir Juli hingga awal Agustus.
Pemerintah AS mengklaim blokade ini menimbulkan biaya sekitar 500 juta dolar AS per hari bagi perekonomian Iran. Namun angka itu disebut berasal dari pihak AS sendiri dan belum dapat diverifikasi silang melalui lembaga independen seperti Bank Dunia atau IMF, sehingga perlu dibaca sebagai klaim sepihak. Sebagai respons tidak langsung, milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman mendeklarasikan blokade tersendiri di Laut Merah. Dampaknya, sejumlah kapal tanker milik Arab Saudi dilaporkan harus memutar melalui Afrika, menambah setidaknya dua pekan waktu tempuh dan meningkatkan biaya logistik.
Di ranah diplomasi, pernyataan Trump pada 3 Agustus menegaskan negosiasi dengan Iran “tengah berlangsung,” meski Teheran membantah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, menyatakan Iran “tidak sedang dalam perundingan dengan Amerika Serikat” dan hanya berunding dengan Oman terkait Selat Hormuz. Trump kemudian menyebut kepemimpinan Iran “sangat licik” melalui Truth Social, sebelum kembali melunak dengan mengatakan ada “suasana positif” dalam pembicaraan tidak langsung di Muscat.
Ambiguitas pernyataan semacam itu berdampak pada pasar. Harga minyak dunia dilaporkan berfluktuasi mengikuti sinyal dari Washington: sempat naik sekitar 3% ketika ancaman serangan menguat, lalu turun kembali ketika Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut kesepakatan pembukaan Selat Hormuz “sudah di depan mata.” Dalam konteks ini, ketidakpastian menjadi faktor yang memengaruhi ekonomi global, termasuk negara pengimpor minyak seperti Indonesia.
Di sisi lain, Iran juga bukan aktor tanpa catatan. Selama unjuk rasa Januari 2026, lembaga pemantau hak asasi manusia seperti HRANA dan Iran Human Rights mencatat sedikitnya 118 anak dan remaja tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan Iran, dari total lebih dari 42 ribu penangkapan yang mencakup ratusan anak di bawah umur. Iran juga disebut masih mempertahankan stok uranium yang diperkaya meski fasilitas nuklirnya rusak berat akibat serangan AS-Israel. Kelompok milisi yang didukung Iran—termasuk Houthi—juga berulang kali menyerang jalur pelayaran sipil, memperburuk krisis kemanusiaan yang mereka kecam ketika dilakukan pihak lawan.
Di titik ini, dua krisis—Iran dan Gaza—bertemu dalam satu persoalan yang sulit diukur: keterbatasan perhatian politik di level tertinggi. Ketika Washington terfokus pada negosiasi Hormuz yang oleh Trump disebut bisa rampung “secara harfiah besok,” peta jalan Gaza yang kompleks—termasuk rencana penarikan pasukan dari 52% wilayah Gaza dan pelucutan senjata Hamas—berisiko tidak mendapat energi politik yang setara. Ini tidak serta-merta berarti Gaza diabaikan; Board of Peace dan Mladenov tetap aktif mengeluarkan pernyataan. Namun secara struktural, dua krisis besar yang berjalan bersamaan cenderung saling berebut prioritas, termasuk di media dan opini publik internasional.
Sejauh ini tidak ada bukti langsung bahwa pejabat AS secara eksplisit mengorbankan implementasi peta jalan Gaza demi mengejar penyelesaian di Iran. Kedua isu juga ditangani oleh tim yang berbeda dengan sumber daya masing-masing. Namun fakta yang dapat dicatat adalah keterbatasan kapasitas perhatian seorang presiden—dan konsekuensi dari keputusan yang harus dibuat dalam waktu berdekatan, ketika eskalasi militer berlangsung paralel dengan diplomasi.
Dengan Selat Hormuz—jalur pelayaran yang dilewati sekitar seperlima pasokan minyak dunia—tetap berada dalam status ancaman tinggi, pertanyaan utama belum terjawab: apakah kesepakatan yang disebut “di depan mata” benar-benar tercapai dalam hitungan hari, atau kembali menjadi satu lagi siklus “hampir damai” dalam rangkaian yang telah berulang sejak Februari. Dan jika ada terobosan di Hormuz, apakah energi diplomatik yang tersisa cukup untuk mendorong implementasi nyata peta jalan Gaza, atau justru membuatnya kembali menunggu di antrean prioritas Washington.
