DPRD Provinsi Maluku menyoroti pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di daerah, terutama pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025, yang digelar Senin.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan pembangunan jalan oleh pemerintah pusat melalui skema jalan nasional perlu diimbangi dengan strategi pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru. Menurutnya, ketergantungan pada proyek pusat tanpa diiringi optimalisasi potensi lokal dinilai belum mampu mendorong kemandirian fiskal daerah.
Selain menyoroti proyek nasional, DPRD juga menyinggung pengelolaan Pasar Mardika yang disebut telah menghabiskan anggaran sekitar Rp18 miliar. Dewan menilai masih terdapat berbagai persoalan di lapangan, termasuk keamanan barang dagangan yang kerap dilaporkan hilang, sehingga dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen pengelolaan oleh pemerintah daerah.
DPRD menegaskan pemerintah harus menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab untuk memastikan fasilitas publik berjalan optimal serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya pedagang.
Dalam rapat paripurna yang sama, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyampaikan laporan capaian kinerja pemerintah daerah. DPRD menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian yang dipaparkan, namun mengingatkan bahwa rapat paripurna merupakan forum resmi sehingga seluruh laporan harus dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar evaluasi bersama.
DPRD juga meminta agar dokumen LKPJ diserahkan secara lengkap untuk dibahas lebih lanjut secara rinci. Dewan berharap dokumen tersebut segera disampaikan agar dapat dipelajari dan dibahas secara komprehensif.
Di akhir pembahasan, DPRD menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif guna memastikan setiap program pembangunan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Maluku.
