Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di Kabupaten Kapuas mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Lisna Mariatun. Ia meminta PT PLN (Persero) meningkatkan transparansi agar masyarakat mengetahui penyebab gangguan serta jadwal pemadaman.

Lisna menilai pemadaman yang berulang tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada pelayanan publik dan pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik.

Politikus PKS tersebut menyebut sektor UMKM dan industri rumahan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak karena proses produksi memerlukan pasokan energi yang stabil.

“Listrik yang sering padam sangat mengganggu aktivitas masyarakat, pelayanan publik, serta roda perekonomian,” ujarnya.

Selain mengganggu aktivitas ekonomi, Lisna mengingatkan pemadaman yang terjadi berulang berpotensi menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik milik masyarakat.

Karena itu, ia meminta PLN ULP Kuala Kapuas menyampaikan informasi secara terbuka mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, serta estimasi waktu normalisasi. Ia juga menekankan pentingnya pemberitahuan sebelum pemadaman dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan aktivitasnya.

“Transparansi merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan PLN,” tegasnya.

Lisna berharap PLN segera memberikan penjelasan resmi terkait gangguan listrik yang terjadi agar tidak memunculkan spekulasi maupun informasi simpang siur di tengah masyarakat.