Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) kembali menjadi perhatian di Kabupaten Berau menyusul rentetan kasus penyalahgunaan anggaran di tingkat kampung. DPRD Berau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar dana yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak disalahgunakan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, mengingatkan seluruh kepala kampung untuk menggunakan ADK sesuai peruntukan. Ia menegaskan agar tidak ada lagi penyalahgunaan dana kampung.

“Jangan sampai ada lagi kepala kampung yang menyalahgunakan ADK,” ujar Arman, Rabu (18/3/2026).

Menurut Arman, ADK merupakan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Karena itu, penggunaan dana harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini anggaran untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengelolaan dana kampung dapat berujung pada konsekuensi hukum. Arman menilai, sudah ada kasus yang menyeret kepala kampung maupun aparatnya akibat penyalahgunaan kewenangan.

Selain aspek pengelolaan anggaran, Arman menyoroti pentingnya realisasi program pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat masa kampanye pemilihan kepala kampung. Ia menilai janji politik harus diwujudkan sebagai komitmen kepada warga.

“Program yang sudah dijanjikan harus direalisasikan. Jangan sampai masyarakat kecewa,” katanya.

Untuk mencegah potensi penyimpangan, Arman mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait agar memperkuat pengawasan terhadap penggunaan ADK di tingkat kampung. Pengawasan yang ketat dinilai penting agar dana digunakan sesuai peruntukan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia berharap pengelolaan ADK tetap dilakukan secara maksimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan luas oleh warga. Arman menekankan perlunya komitmen pemerintah kampung yang dibarengi pengawasan dari pemerintah daerah agar dana tersebut mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat kampung.

“Kami ingin dana itu dikelola dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.