Anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperkuat transparansi dalam pelibatan pelaku UMKM pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, keterbukaan informasi diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.

"Bagaimana agar ekosistem ini sampai ke kecamatan, kelurahan, hingga desa-desa. Ini menjadi persoalan yang masih banyak dipertanyakan masyarakat," kata Yoyok dalam rapat kerja Komisi VII DPR bersama Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Untuk menjawab pertanyaan publik terkait mekanisme pelibatan UMKM, Yoyok mengusulkan agar program SAPA UMKM dijadikan pintu masuk pelaku usaha ke dalam ekosistem MBG. Program tersebut berfungsi sebagai wadah pendataan, pendampingan, dan penghubung UMKM dengan peluang usaha, pembiayaan, pelatihan, serta kemitraan dengan pemerintah maupun dunia usaha.

Yoyok menilai SAPA UMKM dapat dikembangkan menjadi sarana yang menampilkan secara terbuka daftar UMKM pemasok bahan baku maupun penyedia kebutuhan MBG di setiap daerah. "Transparansikan siapa yang masuk ke dalam ekosistem itu, buka semuanya agar masyarakat tahu siapa saja yang menyuplai kebutuhan MBG di setiap daerah," tegasnya seperti dikutip dari laman dpr.go.id.

Politisi Fraksi Nasdem itu menambahkan, transparansi dinilai akan memperkuat akuntabilitas sekaligus membuka kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam program strategis nasional. Ia juga menilai minimnya informasi menjadi salah satu penyebab munculnya pertanyaan masyarakat terkait mekanisme keterlibatan UMKM.

Yoyok berharap Kementerian UMKM dapat mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai program pemerintah, termasuk MBG. Dengan pelibatan yang luas dan terbuka, ia menilai manfaat MBG tidak hanya terkait pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui partisipasi UMKM.