DPR Dorong Transparansi Pelibatan UMKM dalam Rantai Pasok Program MBG

DPR Dorong Transparansi Pelibatan UMKM dalam Rantai Pasok Program MBG

JAKARTA, 16 Juli 2026 — Keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci untuk mengurangi distorsi informasi di masyarakat sekaligus memastikan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga tingkat desa. Hingga kini, mekanisme pelibatan UMKM dalam rantai pasok MBG masih banyak dipertanyakan.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, meminta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperkuat transparansi terkait keterlibatan pelaku UMKM dalam program tersebut.

“Bagaimana agar ekosistem ini sampai ke kecamatan, kelurahan, hingga desa-desa. Ini menjadi persoalan yang masih banyak dipertanyakan masyarakat,” kata Yoyok dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Dalam rapat itu, Yoyok mengusulkan agar program SAPA UMKM milik Kementerian UMKM dimanfaatkan sebagai pintu masuk pelaku usaha untuk terlibat dalam ekosistem MBG.

SAPA UMKM merupakan program yang berfungsi sebagai wadah pendataan, pendampingan, serta penghubung pelaku UMKM dengan peluang usaha, pembiayaan, pelatihan, dan kemitraan dengan pemerintah maupun dunia usaha.

Yoyok menilai platform tersebut dapat dikembangkan untuk menampilkan secara terbuka daftar UMKM yang menjadi pemasok bahan baku maupun penyedia kebutuhan Program MBG di setiap daerah.

“Kalau program SAPA UMKM bisa dimanfaatkan untuk masuk ke MBG, persoalan ini akan mudah diselesaikan. Transparansikan siapa yang masuk ke dalam ekosistem itu, buka semuanya agar masyarakat tahu siapa saja yang menyuplai kebutuhan MBG di setiap daerah,” ujarnya.

Mantan Bupati Batang, Jawa Tengah, itu menilai transparansi akan memperkuat akuntabilitas sekaligus membuka kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam program strategis nasional tersebut. Menurut dia, informasi yang terbuka juga memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana rantai pasok MBG dibangun hingga tingkat desa.

“Masyarakat bertanya karena tidak ada transparansi. Kalau semuanya dibuka, saya kira tidak akan menjadi persoalan,” kata Yoyok.

Ia juga berharap Kementerian UMKM mampu mempertemukan UMKM dengan berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Dengan keterlibatan yang luas dan transparan, Yoyok menilai manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.