Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan belum mengetahui aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Jumat, 16 Mei 2025.

Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan partainya memang memiliki kepengurusan di Jawa Barat, namun hingga saat ini belum ada informasi yang disampaikan kepada pengurus pusat terkait peristiwa tersebut. Djarot menyebut kejadian itu sebagai bagian dari dinamika politik di tingkat daerah.

Rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang dihadiri Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu diwarnai aksi meninggalkan ruang sidang oleh Fraksi PDIP. Walk out terjadi tidak lama setelah pimpinan DPRD membuka rapat.

Peristiwa bermula ketika anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, menyampaikan interupsi. Ia memprotes pernyataan Dedi Mulyadi yang dinilai kontroversial dan dianggap mencederai marwah DPRD Jawa Barat.

Doni merujuk pada pernyataan Dedi saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025. Dalam pidatonya, Dedi menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah memikirkan kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena yang terpenting program dapat berjalan. Ia juga menyatakan anggaran yang diperlukan akan mengikuti dengan sendirinya, serta menyinggung bahwa para raja dahulu tidak menyusun APBD dan VOC membangun gedung negara di Cirebon tanpa persetujuan DPR.

Menurut Doni, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan semangat kebersamaan dalam pemerintahan. Ia menegaskan penyusunan rancangan peraturan daerah tidak dapat dilakukan gubernur sendirian, melainkan memerlukan peran DPRD sebagai wakil rakyat. Doni juga mendesak Dedi, yang merupakan politikus Partai Gerindra, untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya dalam Musrenbang tersebut dengan alasan perlunya saling menghargai dan menjunjung etika antara gubernur dan DPRD.