Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) mengirim surat kepada pimpinan Kongres untuk membela langkah penyuntingan (redaksi) dalam berkas terbaru terkait kasus Jeffrey Epstein. Surat tersebut juga memuat daftar tokoh publik yang namanya tercantum dalam dokumen, sebuah langkah yang memicu perdebatan politik mengenai transparansi.
Menurut laporan The Hill pada Sabtu, 14 Februari, surat setebal enam halaman itu dikirim ke Komite Kehakiman Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat tersebut, DoJ mencantumkan “semua pejabat pemerintah dan orang yang terekspos secara politik” yang dirujuk dalam berkas.
DoJ menjelaskan, nama-nama itu muncul dalam beragam konteks, mulai dari komunikasi langsung dengan Epstein atau rekannya, Ghislaine Maxwell, hingga penyebutan tidak langsung seperti referensi media. Namun, penyertaan sejumlah nama besar tanpa penjelasan rinci—termasuk Presiden Donald Trump—menuai kritik dari beberapa anggota parlemen.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Ro Khanna, menilai DoJ sengaja mengaburkan persoalan. Dilansir dari Anadolu, melalui platform X, ia menyatakan departemen “secara sengaja mengaburkan perbedaan antara siapa yang merupakan predator dan siapa yang hanya disebut dalam sebuah email.”
Khanna juga mengkritik pencantuman nama musisi Janis Joplin dan terpidana kasus kekerasan seksual Larry Nassar dalam daftar yang sama tanpa penjelasan. “Menempatkan Janis Joplin, yang meninggal ketika Epstein berusia 17 tahun, dalam daftar yang sama dengan Larry Nassar, yang dipenjara karena pelecehan seksual terhadap ratusan perempuan muda dan kepemilikan pornografi anak, tanpa klarifikasi bagaimana keduanya disebut dalam berkas, adalah hal yang tidak masuk akal,” kata Khanna.
Ia mendesak agar seluruh berkas dibuka. “Hentikan melindungi para predator. Sunting hanya nama para penyintas,” ujarnya. Perdebatan ini mencuat setelah sejumlah anggota Kongres meninjau materi tanpa penyuntingan di fasilitas DoJ pada pekan ini. Mereka menggambarkan adanya pengaburan informasi secara luas yang dinilai tidak perlu. Sementara itu, pihak departemen menyatakan penyuntingan dilakukan untuk melindungi identitas korban.
Di sisi lain, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengkritik Khanna dan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, setelah keduanya mengungkap sejumlah nama yang sebelumnya disamarkan. Blanche menulis di X bahwa mereka telah memaksa pengungkapan nama orang-orang yang disebutnya tidak memiliki hubungan dengan Epstein atau Maxwell.
Asisten Jaksa Agung Harmeet Dhillon turut mengecam langkah tersebut. Ia menuduh keduanya lebih mengutamakan kepentingan politik dan sensasi murah atau demagogi dibandingkan keadilan serta proses hukum.
