JAKARTA — Diskusi publik bertajuk “JK Effect dan Nasib Trah Jokowi 2029” yang digelar Obor Rakyat Reborn di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5/2026), menyoroti dinamika politik nasional serta polemik hukum yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam forum tersebut, praktisi hukum Ahmad Khozinudin memaparkan dua dampak yang menurutnya muncul dari polemik laporan terhadap sejumlah tokoh dan isu ijazah Jokowi, yakni dampak hukum dan dampak politik.
Dari sisi hukum, Ahmad menilai laporan yang dilayangkan sejumlah organisasi masyarakat Islam terhadap beberapa tokoh seperti Ade Armando, Grace Natalie, hingga Abu Janda perlu diproses secara profesional oleh kepolisian tanpa tebang pilih. Ia mendorong Polri menindaklanjuti laporan tersebut secara setara agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda.
Ahmad juga menekankan bahwa institusi Polri sedang menjadi sorotan publik, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan, menurutnya, harus dilakukan dengan standar yang sama. Ia menyatakan kekhawatiran jika kedekatan tokoh tertentu dengan kubu Joko Widodo memengaruhi penanganan perkara.
Selain aspek hukum, Ahmad menilai polemik ini mulai memunculkan dampak politik terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kelompok pendukung Jokowi. Ia menyoroti langkah sejumlah tokoh yang memilih mengundurkan diri dari PSI serta tidak adanya pendampingan hukum resmi dari partai, yang ia tafsirkan sebagai upaya melokalisir persoalan agar dianggap sebagai kasus personal.
Ahmad turut menyinggung kembali ramainya isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Ia mengaitkannya dengan munculnya serangan politik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Menurut Ahmad, JK sempat memberi saran agar Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik, namun saran itu disebutnya dipahami sebagai tuduhan.
Dalam pandangannya, isu tersebut berpotensi memengaruhi elektabilitas PSI dan keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi menuju 2029. Ia menilai legitimasi publik menjadi faktor penting yang dapat menentukan masa depan kekuatan politik trah Jokowi.
Ahmad juga mengkritik penanganan perkara yang menurutnya membuat informasi perkembangan penyidikan terlalu mudah beredar ke publik sebelum diumumkan secara resmi oleh aparat penegak hukum. Ia meminta Polda Metro Jaya menjelaskan sumber kebocoran informasi terkait status perkara dan proses penyidikan yang ramai dibahas di ruang publik.
Diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Reborn, Setiyardi Budiono, itu turut menghadirkan pengamat politik Lely Ariani, eks penasihat spiritual Jokowi Sri Eko Sriyanto Galgendu, serta Ketua DPP PA GMNO Budiantyo Tarigan.
