Apatisme generasi muda, khususnya generasi milenial, terhadap politik aktif menjadi sorotan dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Cool Politics: Partai Politik Modern untuk Generasi Millenial”. Diskusi ini digelar pada 13 Oktober 2016 di Restoran Aroma Sedap, Menteng, Jakarta Pusat, hasil kerja sama Friedrich Naumann Stiftung (FNF) dan Partai Demokrat.
Forum tersebut menghadirkan Dede Yusuf Effendy, Hilmi Rahman, dan Jerry Indrawan sebagai narasumber, dengan M. Husni Thamrin sebagai moderator. Secara umum, diskusi membahas bagaimana kaum muda dapat berperan lebih aktif dalam politik, sekaligus mendorong partai politik menjadi arena yang mampu mengakomodasi kebutuhan generasi muda.
Acara dibuka dengan sambutan dari FNF yang disampaikan Ingo Hauter. Ia merefleksikan kegagalan Partai FDP dalam pemilihan umum serta upaya mengubah citra partai melalui pelibatan anak muda. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran bagi partai politik di Indonesia.
Narasumber pertama, Dede Yusuf Effendy yang menjabat Ketua Komisi IX DPR RI, menilai generasi milenial pada era reformasi memiliki peluang lebih besar untuk masuk parlemen dibandingkan masa Orde Baru. Ia menyebut, saat ini keterpilihan lebih ditentukan oleh perolehan suara dan tidak harus menunggu giliran setelah para senior. Namun, kesempatan itu dinilai belum sejalan dengan minat generasi muda yang masih rendah terhadap politik.
Effendy menyoroti faktor pendidikan. Ia memaparkan bahwa dari sekitar 128 juta angkatan kerja, hanya sekitar 18% yang lulus SMA/S1 dan berpikiran politik. Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian politisi terhadap perkembangan teknologi yang dekat dengan kehidupan anak muda, salah satunya melalui penggunaan media sosial. Menurutnya, media sosial bukan hanya dapat menarik minat generasi muda, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi dua arah antara rakyat dan politisi.
Selain itu, Effendy mengkritik partai politik yang dinilai kurang memberi ruang bagi anak muda, sehingga keterlibatan mereka kerap bersifat musiman menjelang pemilu. Ia menegaskan partai politik perlu berhenti menjadikan “cool politics” sekadar wacana dan mulai bertindak, misalnya dengan memprakarsai gerakan sipil atau membahas undang-undang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terutama generasi muda.
Narasumber kedua, Hilmi Rahman, dosen Universitas Indonesia, memaparkan tiga daya saing yang menurutnya perlu dimiliki partai politik saat ini. Pertama, dalam rekrutmen anggota, partai perlu turun dan terlibat di dunia kemahasiswaan. Kedua, partai perlu melakukan diversifikasi, tidak hanya terpaku pada aspek politik, tetapi juga merambah bidang lain seperti ekonomi atau budaya. Ketiga, partai perlu meniadakan hambatan dalam berpolitik dan meninggalkan kebiasaan yang ia sebut sebagai “politik cangkul”.
Rahman juga menyoroti rendahnya kepercayaan generasi muda terhadap partai politik, yang terlihat dari komentar sinis di media sosial. Baginya, kondisi itu menunjukkan pendidikan politik yang dilakukan belum berhasil. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan generasi muda, ia menilai partai politik harus terlebih dahulu memberi kepercayaan kepada mereka, bukan hanya menjadikan anak muda sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pembicara serta mulai menyiapkan mereka sebagai perumus kebijakan.
Narasumber ketiga, Jerry Indrawan, dosen dan peneliti Universitas Paramadina, mengemukakan persoalan serupa. Ia menilai partai politik di Indonesia masih kurang mengakomodasi anak muda. Menurutnya, kaum muda sering hanya diajak berpartisipasi dalam kegiatan partai tanpa tindak lanjut yang jelas. Ia juga menyesalkan sikap sebagian anggota partai yang enggan bertemu mahasiswa karena pertanyaan kritis yang sulit dijawab, padahal mahasiswa seharusnya dipandang sebagai kader yang dapat memajukan partai.
Indrawan menyebut Indonesia dapat mencontoh Finlandia yang memberikan pendidikan politik sejak usia dini, sehingga politik tidak lagi diidentikkan dengan generasi tua. Ia juga mengusulkan agar partai mendirikan sayap pemuda yang bertugas menyusun “shadow policy” untuk kemudian diusulkan kepada partai.
Melalui diskusi ini, para narasumber menekankan bahwa upaya meningkatkan partisipasi politik generasi milenial tidak cukup berhenti pada slogan, melainkan membutuhkan perubahan pendekatan partai, ruang keterlibatan yang nyata, serta pendidikan politik yang lebih efektif.
