Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda menyiapkan pembukaan data 480 pemilik Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan (SKTUB) Pasar Pagi kepada perwakilan pedagang. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk transparansi pemerintah menyusul penegasan kebijakan satu nama satu lapak oleh Wali Kota Samarinda.

Kepala Disdag Samarinda, Nurrahmani, mengatakan penetapan 480 nama tersebut mengacu pada sejumlah indikator yang telah dirumuskan bersama Wali Kota. Salah satu poin utama dalam kebijakan itu adalah setiap nama hanya berhak memperoleh satu lapak.

Dalam pelaksanaannya, Disdag juga mengakomodasi kondisi tertentu. Nurrahmani menjelaskan, apabila yang berjualan adalah anak dari pemilik SKTUB dan dapat menunjukkan kartu keluarga sebagai bukti hubungan, maka hal tersebut tetap diakui sebagai bagian dari data riil pedagang.

Nurrahmani menyebut dirinya telah bertemu dengan Koordinator Pemilik SKTUB, Ade Maria Ulfa. Ia memastikan data 480 nama tersebut akan dibuka setelah proses penyiapan dilakukan secara menyeluruh agar rapi dan jelas.

Pembukaan data ini, kata Nurrahmani, merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota. Ia menegaskan tidak keberatan membuka data selama sudah ada kebijakan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan.

Ia berharap, setelah data disampaikan secara terbuka, situasi di kalangan pedagang dapat lebih tenang. Setelah itu, data tersebut akan diserahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk proses lanjutan.

Nurrahmani juga menyinggung adanya polemik antara penyewa dan pemilik SKTUB yang sama-sama menginginkan lapak. Karena itu, kebijakan satu nama satu lapak disebut menjadi dasar utama dalam memastikan data yang disampaikan kepada pedagang.

Selain itu, pemerintah masih menelusuri ketersediaan lapak di Pasar Pagi sebelum mengambil langkah berikutnya. Disdag menyatakan penelusuran tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan, termasuk kemungkinan adanya ketersediaan lapak lebih.