Partai politik umumnya melakukan evaluasi dan konsolidasi kepengurusan setelah penataan jabatan politik nasional maupun daerah yang berlangsung setiap lima tahun. Dalam konteks itu, Partai Golkar disebut tengah melakukan konsolidasi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Dalam tulisan opini Mahalli AS, konsolidasi di partai besar seperti Golkar digambarkan memiliki dinamika tersendiri, termasuk dalam penentuan jadwal musyawarah daerah (musda). Penundaan jadwal disebut kerap terjadi dengan berbagai alasan, mulai dari momen Bulan Suci Ramadhan hingga ketersediaan tempat pelaksanaan yang sudah terpesan.
Mahalli AS juga memaparkan adanya perbedaan pola gerak kader dalam menghadapi musda. Ia mengelompokkan setidaknya tiga tipe, yakni kader yang bergerak langsung membangun dukungan ke pemilik suara, kader yang berperan sebagai penghubung melalui lobi kepada pemilik kekuatan dan logistik, serta kader yang lebih banyak melakukan silaturahmi tanpa fokus pada persiapan kontestasi.
Menurutnya, dinamika yang belakangan muncul mengarah pada kemungkinan kader yang berperan sebagai penghubung akan ditetapkan sebagai ketua atau “nakhoda” Partai Golkar Lampung. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi tidak menghadirkan perubahan yang lebih baik, terutama jika dikaitkan dengan capaian Pemilu Legislatif dan Pilkada 2024 yang disebut akan menjadi tantangan bagi perbaikan kinerja partai di daerah.
Dalam pandangannya, jika hasil musda nantinya sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini, Golkar Lampung diprediksi akan tetap berada pada posisi yang ia sebut sebagai “penjaga kebun”. Ia menutup tulisannya dengan ungkapan “PG = Partai GULAKUning”, sembari berharap prediksi tersebut tidak menjadi kenyataan.
