Sejumlah delegasi Dewan Rakyat Kota Hanoi menyoroti pentingnya percepatan penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan detail, serta penguatan langkah untuk mengatasi hambatan pencairan investasi publik, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kota.
Dalam diskusi kelompok pada 14 Juli, delegasi Le Minh Duc, Sekretaris Komite Partai sekaligus Ketua Dewan Rakyat Komune Thach That, menyatakan persetujuan terhadap laporan Komite Rakyat Hanoi mengenai situasi sosial-ekonomi enam bulan pertama tahun 2016. Ia menilai target pertumbuhan dua digit yang ditetapkan kota—dengan sasaran sekitar 12,5% pada kuartal ketiga—merupakan tantangan besar yang memerlukan keterlibatan seluruh sistem politik dari tingkat kota hingga akar rumput.
Para delegasi juga mencermati bahwa pencairan dana investasi publik masih menghadapi banyak kendala. Sejumlah proyek disebut mengalami keterlambatan akibat kenaikan biaya material dan tenaga kerja. Selain itu, sebagian kontraktor dinilai kurang tegas dalam pelaksanaan, yang berdampak pada kemajuan proyek dan hasil pencairan pada sisa bulan tahun berjalan.
Berangkat dari kondisi tersebut, delegasi meminta Komite Rakyat Kota terus memberikan arahan yang lebih tegas untuk mengatasi kesulitan dan mempercepat kemajuan proyek investasi publik, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran modal.
Para delegasi menilai, setelah Hanoi mengumumkan Rencana Induk Ibu Kota dengan visi 100 tahun, pemerintah kota perlu segera mengarahkan unit terkait untuk menyelesaikan rencana umum, rencana zonasi, dan rencana detail. Penyelesaian dokumen ini dipandang sebagai landasan penting bagi daerah dalam pengelolaan pembangunan serta menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk menarik investor menjalankan proyek.
Terkait kebijakan lahan jasa, delegasi menyebut persoalan ini kompleks karena adanya perbedaan kebijakan antara bekas Provinsi Ha Tay dan bekas Provinsi Vinh Phuc di wilayah Hoa Lac, terutama pada proses pembebasan lahan untuk pembangunan Taman Teknologi Tinggi Hoa Lac dan proyek terkait. Disebutkan pula bahwa di komune Ha Bang dan Hoa Lac masih terdapat 1.570 rumah tangga yang belum memperoleh alokasi lahan jasa.
Delegasi mengusulkan agar Komite Rakyat Kota mempelajari dan menyempurnakan ketentuan, sehingga harga tanah yang digunakan untuk menghitung kewajiban keuangan lahan jasa ditetapkan berdasarkan tabel harga tanah pada saat negara mengambil alih lahan pertanian dari rumah tangga dan individu yang telah dialokasikan lahan jasa. Usulan tersebut ditujukan untuk memastikan hak-hak sah masyarakat.
Dalam pembahasan mengenai solusi untuk mendorong pertumbuhan dua digit, delegasi Tran Duc Phuong, anggota tetap Komite Sains, Teknologi, dan Lingkungan Dewan Rakyat Kota Hanoi, menyatakan bahwa arah solusi enam bulan terakhir yang diusulkan menunjukkan tekad tinggi dan dinilai tepat untuk mencapai target pertumbuhan PDB 11% pada 2026. Menurutnya, Hanoi perlu lebih fokus pada pendorong pertumbuhan baru, terutama produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan transformasi digital.
Tran Duc Phuong mengajukan lima solusi utama. Pertama, Komite Rakyat Kota diminta segera menyusun dan mempublikasikan skenario pertumbuhan terperinci per bulan dan kuartal, sekaligus mengukur kontribusi investasi publik, investasi swasta, konsumsi, dan ekspor bersih terhadap pertumbuhan PDB.
Kedua, ia mendorong penilaian yang realistis terhadap dampak limpahan investasi publik ke sektor swasta, serta prioritas sumber daya untuk proyek yang dapat menurunkan biaya logistik, memperluas ruang pengembangan, dan merangsang investasi non-negara. Ia juga mengingatkan agar pencairan tinggi tidak berhenti pada angka, tetapi sejalan dengan kontribusi terhadap pertumbuhan.
Ketiga, delegasi mengusulkan penerbitan serangkaian indikator untuk menilai kualitas pertumbuhan sebelum 30 September 2026, antara lain produktivitas tenaga kerja, kontribusi produktivitas faktor total, proporsi ekonomi digital, dan intensitas inovasi. Indikator tersebut disebut penting untuk memantau kualitas pertumbuhan sejalan dengan semangat Resolusi No. 57-NQ/TW dari Politbiro.
Keempat, ia mengusulkan peluncuran kampanye untuk menghapus hambatan transformasi digital di tingkat akar rumput, menyelesaikan gudang data bersama, menerbitkan regulasi pengelolaan keamanan siber, serta membangun mekanisme penugasan riset bersama universitas dan lembaga penelitian untuk menyelesaikan persoalan spesifik di ibu kota.
Kelima, kota diminta memperkuat dukungan bagi perusahaan swasta domestik untuk memperluas ekspor dan meningkatkan keterlibatan dalam rantai pasok perusahaan FDI. Pada saat yang sama, fokus penarikan investasi asing diusulkan bergeser dari skala ke kualitas, dengan prioritas pada proyek teknologi tinggi, penelitian dan pengembangan, serta penguatan keterkaitan dengan perusahaan dalam negeri.
Sementara itu, Perwakilan Nguyen Thanh Ha, Wakil Ketua Delegasi Tetap Majelis Nasional Kota Hanoi, menilai laporan Komite Rakyat Hanoi telah mencerminkan cukup lengkap pelaksanaan pembangunan sosial-ekonomi enam bulan pertama tahun 2016 dan menunjukkan berbagai hasil positif dalam manajemen. Namun, ia menekankan masih ada isu yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait struktur penerimaan anggaran.
Menurut Nguyen Thanh Ha, meskipun pendapatan dari tanah menurun sekitar 18.500 miliar VND atau turun 27,6% dibanding periode yang sama, pos ini masih menyumbang porsi besar dari total penerimaan anggaran kota. Karena itu, ia menilai diversifikasi sumber pendapatan perlu terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan anggaran.
Para delegasi juga menilai perkiraan pendapatan anggaran perlu dibuat lebih realistis. Mereka mencatat sebagian aliran pendapatan telah mencapai atau melampaui target, sementara yang lain menurun signifikan. Karena itu, kualitas penyusunan proyeksi anggaran diminta ditingkatkan agar kesenjangan antara rencana dan realisasi dapat ditekan, sekaligus memperkuat pengelolaan anggaran melalui peninjauan menyeluruh atas pos pendapatan dan pengeluaran agar penyesuaian akhir tahun lebih sesuai kondisi nyata.
