Ruang publik digital kian menjadi arena utama dinamika politik di Indonesia. Perdebatan dan adu gagasan yang sebelumnya banyak berlangsung di ruang formal seperti parlemen atau forum akademik, kini bergeser ke platform media sosial—mulai dari kolom komentar, fitur cerita seperti Instagram Story, hingga siaran langsung.

Perubahan ini terlihat dari cara opini publik terbentuk dan menyebar. Popularitas video blusukan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, misalnya, disebut lebih cepat meluas bukan melalui tayangan media resmi, melainkan lewat potongan video singkat yang dibagikan akun anonim. Klip berdurasi sekitar 30 detik dinilai mampu memengaruhi persepsi publik lebih cepat dibanding pidato panjang di gedung DPR.

Di tengah derasnya arus informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sedikitnya 1.923 temuan terkait hoaks, disinformasi, dan berita palsu sepanjang 2024. Kondisi ini membuat tagar dapat direkayasa, opini dapat diarahkan, dan persepsi masyarakat dapat dibentuk dalam waktu singkat.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan: siapa yang kini mengendalikan arah demokrasi? Apakah suara publik masih terbentuk secara organik, atau telah dipengaruhi algoritma dan narasi yang dibangun berdasarkan kepentingan tertentu?

Demokrasi di tengah budaya engagement

Dalam lanskap politik masa kini, kampanye tidak lagi semata diisi janji atau program yang disampaikan di mimbar. Politik turut dikemas dalam format konten pendek yang menarik dan mudah dibagikan, atau kerap disebut snackable content. Contohnya, video singkat calon kepala daerah berjoget sambil menyapa warga dapat lebih cepat viral ketimbang paparan panjang visi dan misi.

Fenomena ini menunjukkan politik semakin beririsan dengan industri hiburan. Para kandidat tidak hanya beradu gagasan, tetapi juga bersaing mengejar engagement. Semakin tinggi jumlah likes, shares, dan komentar, semakin besar peluang sebuah narasi mendominasi percakapan publik.

Realitas tersebut kerap disebut sebagai “demokrasi algoritmik”, ketika persepsi politik publik lebih dipengaruhi oleh siapa yang tampil menarik secara visual ketimbang siapa yang kuat secara substansi dan kebijakan.

Di satu sisi, ruang digital membuka akses partisipasi politik yang lebih luas. Masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok yang sebelumnya termarginalkan memiliki ruang untuk bersuara tanpa bergantung pada media arus utama. Namun di sisi lain, keterbukaan ini juga membawa konsekuensi: munculnya akun anonim, penyebaran konten manipulatif, hingga narasi politik pesanan yang dibungkus layaknya hiburan.

Ketika politik bertransformasi ke platform digital, pihak yang memahami cara kerja algoritma dan mampu menyajikan konten viral dinilai lebih berpeluang memengaruhi opini publik. Sementara aktor yang tidak mampu beradaptasi berisiko tertinggal dalam arus informasi yang cepat, dangkal, dan rentan disinformasi.

Siapa pengendali narasi di ruang digital?

Dalam politik digital, kehadiran buzzer dan influencer menjadi bagian dari dinamika antara media dan kekuasaan. Mereka dapat berperan sebagai aktor strategis yang menentukan wacana mana yang menonjol dan mana yang tenggelam di tengah riuh percakapan media sosial.

Buzzer umumnya berupa akun beridentitas pribadi maupun anonim yang bekerja secara terorganisir menyebarkan pesan politik tertentu. Disebutkan, banyak di antaranya terafiliasi dengan tim kampanye atau partai politik dan memperoleh kompensasi.

Peran buzzer tidak hanya menyampaikan opini, tetapi juga membentuk arus isu publik: memviralkan topik tertentu hingga mengalihkan perhatian masyarakat dari isu penting ke hal yang lebih remeh. Strategi ini disebut dapat menjadi distraksi efektif untuk memecah fokus publik dan membelokkan arah diskursus. Salah satu contoh yang digambarkan adalah ketika isu korupsi besar mulai disorot, perhatian publik dapat digeser dengan mengangkat isu selebritas lama yang kontroversial melalui manipulasi algoritma.

Di sisi lain, regulasi yang mengatur transparansi konten politik berbayar di media sosial dinilai belum kuat. Minimnya pengawasan membuat akun buzzer anonim sulit dilacak dan dimintai pertanggungjawaban, sehingga memunculkan pertanyaan etis: apakah buzzer merupakan bentuk baru partisipasi politik, atau justru ancaman bagi kualitas demokrasi?

Influencer juga berada dalam pusaran serupa. Tidak sedikit dari mereka—secara sadar maupun tidak—ikut menyebarkan narasi politik tertentu. Dengan gaya penyajian yang santai dan mudah diterima anak muda, konten influencer dapat menjadi alat efektif membentuk opini publik.

Gabungan aktivitas buzzer dan influencer disebut berkontribusi terhadap menguatnya polarisasi di media sosial. Masyarakat menjadi lebih mudah terpecah dan saling menyerang, sementara batas antara fakta dan rekayasa makin kabur. Dampaknya, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dapat melemah, dan proses politik berisiko kehilangan transparansi serta integritas.

Tantangan dan tuntutan regulasi

Dalam demokrasi kontemporer, pengaruh politik tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah suara atau evaluasi kebijakan publik. Siapa yang mampu membentuk, menyebarkan, dan menguasai narasi di ruang digital memiliki pengaruh besar terhadap arah demokrasi. Pada saat yang sama, algoritma platform digital bekerja untuk mempertahankan keterlibatan pengguna demi keberlangsungan iklan dan keuntungan.

Dampaknya, konten yang memicu emosi—seperti kemarahan, kecemasan, atau kebencian—cenderung mendapat prioritas lebih tinggi dalam distribusi. Konten informatif dan edukatif berpotensi tenggelam, tergantikan unggahan provokatif. Kondisi ini disebut membuat suhu politik di media sosial terus memanas karena yang paling viral sering kali yang paling memecah.

Algoritma juga dapat menciptakan ruang gema (echo chamber), ketika pengguna lebih sering disuguhkan konten yang sejalan dengan pandangan mereka. Akibatnya, ruang dialog menyempit dan perbedaan pendapat dianggap ancaman, sementara publik terjebak dalam gelembung informasi yang seragam.

Kondisi tersebut mendorong kebutuhan peningkatan kewaspadaan masyarakat melalui literasi digital, termasuk memahami cara kerja algoritma dan mengenali konten manipulatif. Namun, literasi dinilai belum cukup tanpa peran negara untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan adil.

Beberapa langkah yang diusulkan antara lain mewajibkan pelabelan konten politik berbayar di media sosial, sebagaimana iklan kampanye di televisi; menegakkan transparansi pendanaan kampanye digital; serta mendorong platform membuka data distribusi konten politik kepada publik dan lembaga pengawas independen.

Tanpa regulasi yang jelas dan tegas, aktor politik dinilai akan tetap leluasa memanipulasi opini publik melalui akun anonim atau kerja sama terselubung dengan influencer. Sebaliknya, dengan pengawasan yang kuat, media sosial berpotensi menjadi ruang diskusi yang lebih sehat, bukan sekadar alat propaganda terselubung—sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi di era digital.