Sejumlah delegasi Majelis Nasional mengusulkan penyempurnaan rancangan ketentuan kepabeanan untuk perdagangan lintas batas melalui platform e-commerce, dengan menekankan perlunya mekanisme prosedur yang lebih sederhana bagi barang bernilai rendah tanpa mengurangi transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan.

Anggota Majelis Nasional Duong Khac Mai (Lam Dong) menilai transaksi e-commerce lintas batas kerap melibatkan volume besar, namun nilai tiap pesanan relatif kecil. Menurutnya, penerapan persyaratan dokumen, prosedur, dan waktu pemrosesan yang sama seperti ekspor-impor konvensional berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan sekaligus menambah tekanan bagi otoritas bea cukai dan perusahaan pengiriman.

Para delegasi mengusulkan agar Pemerintah diberi mandat menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi barang bernilai rendah, jenis dokumen yang dibutuhkan, prosedur, metode inspeksi dan pemantauan, ketentuan pengecualian, serta langkah pencegahan agar pengiriman tidak dipecah menjadi lot kecil untuk memanfaatkan kebijakan. Mereka menegaskan, penyederhanaan prosedur tidak berarti pengecualian dari pemeriksaan dan pemantauan, maupun pembebasan otomatis dari kewajiban pajak.

Dalam pembahasan yang sama, rancangan aturan juga diminta memperjelas mekanisme verifikasi identitas elektronik: apakah dilakukan satu kali atau per transaksi. Delegasi menekankan pentingnya agar hasil verifikasi yang masih berlaku dapat digunakan untuk transaksi berikutnya guna menghindari duplikasi antar sistem. Selain itu, istilah dan terminologi verifikasi elektronik diminta konsisten dengan Undang-Undang Perdagangan Elektronik serta peraturan mengenai identifikasi dan verifikasi elektronik.

Untuk barang yang berpotensi mencemari lingkungan, delegasi mengusulkan penegasan tanggung jawab pihak yang mengorganisasi pembuangan barang serta pihak yang menanggung biaya pergudangan, penyimpanan, dan layanan pelabuhan. Mereka juga mendorong adanya mekanisme pembayaran di muka, penyelesaian, dan penggantian biaya.

Wakil Majelis Nasional Tran Hong Nguyen (Lam Dong) menyatakan dukungan terhadap verifikasi identitas pembeli melalui platform e-commerce guna mengatasi penolakan barang yang diduga melanggar hak cipta akibat kepemilikan yang tidak jelas. Namun, ia juga menyarankan penerapan mekanisme verifikasi satu kali dan penyederhanaan proses bea cukai agar lebih memudahkan warga dan pelaku usaha.

Delegasi juga meminta peninjauan aturan rute transportasi agar selaras dengan Undang-Undang Pengelolaan Perdagangan Luar Negeri. Selain itu, mereka meminta kejelasan dasar penentuan barang yang wajib diperiksa, kriteria pembeda antara pemeriksaan bea cukai dan pemeriksaan khusus, serta keabsahan hukum hasil pemeriksaan.

Dalam isu penilaian kepatuhan hukum kepabeanan, Deputi Majelis Nasional Tran Nhat Minh (Nghe An) menilai ketentuan tersebut penting untuk mendorong kepatuhan sukarela, menciptakan keuntungan bagi pelaku usaha dalam rantai pasok global, dan berdampak langsung pada operasional bisnis. Pasal 17 ayat 3 rancangan ketentuan mengatur bahwa otoritas bea cukai memprioritaskan prosedur bagi deklarator yang patuh, termasuk pembebasan atau pengurangan pemeriksaan dan pengawasan, sementara pengawasan diperketat terhadap pihak yang tidak patuh.

Namun, Tran Nhat Minh menyoroti belum adanya ketentuan yang memberi hak kepada deklarator untuk mengetahui hasil penilaian kepatuhan, maupun mekanisme untuk menjelaskan, mengajukan banding, atau meminta peninjauan ulang jika hasil dinilai tidak akurat. Ia mengusulkan penambahan klausul pada Pasal 17a untuk mengatur hak memperoleh informasi hasil penilaian dan hak mengajukan keberatan.

Terkait agen perantara kepabeanan, delegasi menyatakan setuju dengan perubahan pada Pasal 20, tetapi menilai masih belum ada mekanisme keuangan yang mengatur penetapan harga jasa bea cukai dan prosedur administrasi terkait. Untuk memperkuat kepastian hukum, delegasi menyarankan agar ditambahkan ketentuan bahwa harga jasa harus disepakati antara pemilik barang, pemilik sarana angkut, dan agen bea cukai dalam kontrak layanan.

Dalam pembahasan pemeriksaan pasca-pembebasan, rancangan mengatur pemeriksaan dilakukan paling lama lima tahun sejak pendaftaran deklarasi hingga terbitnya keputusan pemeriksaan. Tran Nhat Minh menilai rumusan itu berpotensi menyulitkan pelaksanaan bila keputusan terbit menjelang akhir periode lima tahun, karena pemeriksaan dapat melampaui batas waktu tersebut. Ia mengusulkan perumusan yang lebih ringkas: batas waktu pemeriksaan pasca-pembebasan adalah lima tahun sejak tanggal pendaftaran deklarasi kepabeanan.

Mengenai pergerakan barang antar perusahaan pengolahan ekspor dalam zona pengolahan ekspor yang sama, Anggota Majelis Nasional Hoang Minh Hieu (Nghe An) menilai kewajiban menyelesaikan seluruh prosedur kepabeanan masih dapat membebani operasional dan dinilai tidak sejalan dengan praktik internasional. Delegasi mengusulkan agar peredaran barang di dalam perusahaan yang sama dibebaskan dari deklarasi bea cukai, sementara peredaran antar perusahaan dalam zona yang sama dan di bawah otoritas bea cukai yang sama dapat dipertimbangkan penyederhanaannya, misalnya melalui deklarasi elektronik.

Dari sisi teknik legislasi, delegasi meminta konsistensi istilah, khususnya terkait penggunaan konsep “gudang bea cukai” yang dinilai perlu ditinjau kesesuaiannya dengan istilah “kawasan bea cukai terpisah” yang digunakan dalam Undang-Undang Pengelolaan Perdagangan Luar Negeri dan Undang-Undang Perdagangan.

Delegasi juga menilai definisi deklarator bea cukai dalam rancangan telah mengikuti perkembangan terbaru, termasuk memasukkan pemilik platform e-commerce. Namun, mereka mengusulkan penambahan entitas lain, seperti badan pengelola bursa komoditas, agar peredaran barang yang diperdagangkan lintas batas melalui bursa dapat lebih lancar.

Dalam pembahasan Pasal 16a mengenai pemeriksaan dan pengawasan bea cukai untuk barang e-commerce, Wakil Majelis Nasional Thai Thi An Chung (Nghe An) menyatakan verifikasi identitas elektronik penting, termasuk bagi pembeli, mengingat praktik perdagangan lintas batas dapat menimbulkan pelanggaran. Meski demikian, ia menilai penerapan verifikasi untuk semua pembeli perlu dipertimbangkan karena volume transaksi sangat besar dan lebih dari 90% transaksi bernilai rendah dengan tingkat risiko lebih kecil.

Menurutnya, kewajiban verifikasi untuk semua pembeli dapat menambah biaya pemrosesan, meningkatkan risiko pelanggaran data pribadi, serta mengurangi keunggulan e-commerce yang mengandalkan proses cepat. Ia mengusulkan agar verifikasi pembeli diwajibkan hanya pada kasus tertentu berdasarkan manajemen risiko, nilai transaksi (fokus pada nilai tinggi), sifat barang yang diatur khusus seperti obat, bahan kimia, atau pangan khusus, serta ketentuan hukum tertentu. Delegasi menyarankan pengaturan rinci diserahkan kepada Pemerintah.

Dalam aspek pertahanan dan keamanan, Anggota Majelis Nasional Ngo Nam Cuong (Nghe An) meminta peninjauan lebih menyeluruh agar konsisten dengan sistem hukum perlindungan perbatasan. Ia mengingatkan Bea Cukai dan Penjaga Perbatasan sama-sama menjalankan fungsi manajemen negara di kawasan gerbang perbatasan, namun pada objek berbeda: Penjaga Perbatasan mengelola orang dan kendaraan, sedangkan Bea Cukai mengelola barang.

Delegasi menilai perluasan wilayah operasional Bea Cukai tanpa batasan jelas dapat memicu tumpang tindih kewenangan. Karena itu, diusulkan adanya prinsip bahwa penetapan wilayah operasional Bea Cukai di perbatasan harus selaras dengan Undang-Undang Penjaga Perbatasan Vietnam dan perjanjian internasional terkait pengelolaan perbatasan, serta sebaiknya diatur langsung dalam undang-undang.

Delegasi juga menyoroti rancangan yang belum menetapkan batas waktu evaluasi ulang dan evaluasi tambahan untuk kriteria teknis, yang dinilai bisa memperpanjang waktu kepabeanan dan meningkatkan biaya. Mereka mengusulkan batas waktu wajib penyelesaian penilaian, misalnya 5–7 hari, serta kejelasan tanggung jawab hukum bila hasil inspeksi tidak akurat dan menimbulkan kerugian.

Untuk penangguhan barang transit yang dicurigai melanggar hak kekayaan intelektual dan penerapan model “titik kontak tunggal” untuk inspeksi khusus, delegasi mendorong mekanisme koordinasi yang erat di pos perbatasan darat guna menjaga ketertiban dan mencegah kemacetan. Mereka mengusulkan agar otoritas bea cukai wajib memberi tahu dan berkoordinasi dengan petugas perbatasan saat melakukan penangguhan sementara.

Di bidang pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, delegasi menilai rancangan belum memadai dalam mencerminkan peran Garda Perbatasan. Karena itu, mereka mengusulkan mekanisme koordinasi tiga pihak—Bea Cukai, Kepolisian, dan Penjaga Perbatasan—agar pengawasan perbatasan lebih efektif.

Meski mengapresiasi inovasi rancangan terkait manajemen risiko, transformasi digital, dan e-commerce untuk memfasilitasi ekspor-impor, delegasi menekankan pentingnya penyempurnaan yang konsisten serta koordinasi erat dengan peraturan mengenai pertahanan nasional, keamanan, dan perlindungan perbatasan.