KUNINGAN — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap tegas terhadap ekspansi industri pariwisata di kawasan konservasi Gunung Ciremai. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan adanya moratorium implisit terhadap izin wisata yang dinilai berpotensi merusak ekosistem asli, baik di puncak maupun di kaki gunung.
Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam sambutannya pada peringatan Hari Jadi ke-528 Kuningan di Gedung DPRD Kuningan, Selasa, 1 September 2026. Ia menekankan bahwa tata ruang di Jawa Barat tidak boleh bertentangan dengan filosofi kearifan lokal Sunda yang menempatkan keharmonisan empat elemen dasar—tanah, air, angin, dan sinar matahari—sebagai prinsip utama.
“Tata ruang kita harus kembali pada filosofi dasar: menjaga keharmonian tanah, air, angin, dan sinar matahari. Kalau salah satu elemen ini dirusak demi kepentingan komersial, alam pasti akan membalas,” kata Dedi.
Dedi juga mengkritik praktik pemberian izin komersial yang kerap dikaitkan dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kebijakan semacam itu sering dilakukan tanpa perhitungan memadai terhadap risiko bencana ekologis yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan.
“Jangan atas nama pendapatan daerah lalu puncak dan kaki gunung dibabat untuk tempat wisata komersial. Ekosistem alam di sana wajib hukumnya dijaga secara absolut. Literasi ekologi harus jadi panglima dalam setiap perizinan wisata,” ujarnya.
Secara khusus, Dedi meminta adanya jaminan perlindungan menyeluruh terhadap sumber-sumber air murni serta habitat flora dan fauna endemik. Ia menilai perlindungan tersebut penting agar keberadaan spesies lokal, termasuk ikan kancra, tidak terancam akibat limbah pariwisata.
“Wisata yang merusak mata air dan mengancam satwa lokal seperti ikan kancra bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran. Alam adalah benteng kehidupan warga, bukan komoditas yang bisa dieksploitasi habis-habisan sampai anak cucu kita kehabisan air bersih,” kata Dedi.
