Ketika sektor non-negara semakin dominan dari sisi skala modal, daya saing iklim investasi menjadi kondisi struktural yang menentukan kemampuan suatu daerah menarik investasi. Investor besar dinilai tidak hanya mencari lahan atau insentif, tetapi membutuhkan ekosistem yang andal agar proyek dapat berjalan cepat, didukung infrastruktur terintegrasi, pasokan energi stabil, logistik efisien, tenaga kerja yang sesuai, serta prosedur yang dapat diprediksi.
Profesor Madya Tran Dinh Thien, mantan Direktur Institut Ekonomi Vietnam, menilai Provinsi Nghe An perlu membangun “tingkat persaingan” yang sepadan untuk menarik investor besar. Menurutnya, jika provinsi hanya berfokus pada proyek-proyek kecil yang mudah diakses dan cepat menghasilkan hasil, keberhasilan jangka pendek mungkin tercapai, tetapi akan sulit membentuk ekosistem pembangunan dalam skala besar.
Ia berpandangan keberadaan perusahaan-perusahaan terkemuka dapat menjadi pemicu terbentuknya rantai dan jaringan produksi. Ketika perusahaan besar beroperasi, mereka berpotensi menarik masuk bisnis kecil dan industri pendukung, sehingga menciptakan keterkaitan yang lebih luas dalam ekosistem ekonomi daerah.
Tran Dinh Thien juga merekomendasikan agar Nghe An melanjutkan reformasi kuat terhadap lingkungan bisnis dan menata kembali aparatur administrasi dengan semangat melayani dunia usaha. Pemerintah pusat disebut telah menyediakan banyak kondisi serta ruang kebijakan yang menguntungkan, sementara keberhasilan implementasinya bergantung pada kapasitas organisasi di tingkat provinsi. Ia menekankan perlunya pergeseran pola pikir manajemen menuju orientasi pelayanan, di mana urusan bisnis dipandang sebagai tugas yang harus didukung dan diselesaikan secara proaktif oleh pemerintah.
Selain sumber daya seperti modal anggaran, lahan, DDI dan FDI, ia menyoroti adanya faktor penentu lain yang tidak tercatat dalam neraca keuangan, yakni kapasitas pelaksanaan aparatur administrasi. Kapasitas ini dinilai dapat menentukan berhasil atau gagalnya keseluruhan rencana pembangunan dan investasi.
Menurut paparan tersebut, setiap tahapan—mulai dari pencarian dan penarikan investasi, persiapan pembebasan lahan, konstruksi, penanganan isu lingkungan, hingga pengalokasian dan penyaluran dana, serta pengendalian kemajuan dan kualitas proyek—dapat memengaruhi waktu dan peluang. Keterlambatan atau hambatan pada satu tahap berpotensi mengganggu keseluruhan proses.
Kesimpulan Nomor 176-KL/TU tertanggal 18 Agustus 2026 dari Komite Tetap Komite Partai Provinsi tentang reformasi administrasi mencatat sejumlah kekurangan, seperti koordinasi yang lambat di beberapa bidang serta keterlambatan penyelesaian prosedur administrasi. Keterlambatan itu disebut terkonsentrasi pada bidang pertanahan, investasi, konstruksi, pendaftaran usaha, pendirian perusahaan, dan pembebasan lahan.
Komite Tetap Komite Partai Provinsi juga menegaskan bahwa “fase implementasi selalu menjadi titik lemah.” Karena itu, diminta agar perubahan pola pikir terus dilakukan, masalah dipecahkan secara proaktif, serta koordinasi dengan instansi terkait diperkuat untuk menghapus kesulitan dan hambatan bagi masyarakat maupun dunia usaha.
