Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan empat instrumen pertanahan dan tata ruang untuk mendukung Pertamina dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Empat instrumen tersebut meliputi kepastian tata ruang, ketersediaan tanah, kepastian hukum atas tanah dan aset, serta penyelesaian persoalan pertanahan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan ketahanan energi menjadi perhatian pemerintah, termasuk terkait swasembada dan kemandirian energi. Dalam acara Sinergi Ketahanan Energi Nusantara yang diselenggarakan Pertamina di Yogyakarta, Kamis (13/8/2026), Ossy menyampaikan bahwa kementeriannya akan memastikan kepastian tata ruang yang bermuara pada kemudahan perizinan dan kelancaran kegiatan usaha.
Menurut Ossy, kepastian tata ruang menjadi instrumen pertama karena tanah dan ruang merupakan sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat, termasuk pembangunan infrastruktur energi, swasembada pangan, hilirisasi, pengembangan perumahan, dan infrastruktur lainnya. Karena itu, kepastian tata ruang diperlukan agar kebutuhan energi dapat berjalan berdampingan dengan kebutuhan pembangunan lain secara tertib, seimbang, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar kemudahan perizinan.
Instrumen kedua berkaitan dengan ketersediaan lahan. ATR/BPN menyatakan dapat mengoptimalkan tanah yang telah tersedia untuk pembangunan infrastruktur energi, antara lain melalui pendayagunaan tanah telantar, pemanfaatan aset Bank Tanah, pemanfaatan tanah dengan hak yang telah berakhir atau tidak diperpanjang, serta pengelolaan aset negara dan BUMN yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengadaan tanah juga dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tidak selalu kita harus mencari tanah yang baru. Dalam beberapa keadaan, yang lebih penting justru bagaimana negara dapat mengoptimalkan tanah-tanah yang sudah ada, tetapi kenyataannya belum dapat dimanfaatkan secara produktif,” ujar Ossy.
Instrumen ketiga adalah kepastian hukum atas tanah dan aset. Ossy menekankan pentingnya kepastian hukum karena infrastruktur energi merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan fondasi kuat. Kepastian hukum tersebut, antara lain, diberikan melalui sertipikasi tanah untuk aset-aset Pertamina.
Instrumen keempat adalah penyelesaian persoalan pertanahan. Ossy menyatakan ATR/BPN siap membantu menyelesaikan berbagai persoalan dalam pengelolaan aset dan infrastruktur energi, termasuk klaim, tumpang tindih, penguasaan tanah, maupun konflik dengan masyarakat. Penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan tetap membuka ruang dialog untuk memperoleh solusi yang berkeadilan.
Ossy menambahkan, empat instrumen tersebut merupakan bagian dari kerja sama ATR/BPN dan Pertamina yang telah dibangun melalui nota kesepahaman pada Desember 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengapresiasi dukungan kementerian dan lembaga, termasuk ATR/BPN, dalam memperlancar proses perizinan dan kegiatan Pertamina. Ia menyebut keberhasilan di sektor hilir, di mana lebih dari 165 perizinan telah diselesaikan, perlu direplikasi.
Atas dukungan di bidang perizinan, Pertamina memberikan penghargaan kepada Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan dan Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari.
