Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Danantara Indonesia tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan transparansi laporan keuangan seluruh badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini diarahkan untuk merapikan pencatatan keuangan serta menyelesaikan persoalan penurunan nilai aset (impairment) sebelum laporan keuangan Danantara dipublikasikan pada pertengahan tahun ini.
Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengatakan penertiban dilakukan dengan membereskan seluruh pembukuan agar kondisi keuangan tercatat sesuai keadaan sebenarnya. “Kita sedang bereskan buku-buku semua. Impairment kita rapihkan dulu,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Menurut Dony, transformasi di tubuh BUMN menjadi penting agar pengelolaan aset negara berjalan lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai persoalan keuangan yang selama ini membebani sejumlah BUMN berakar dari lemahnya tata kelola perusahaan. “BUMN harus berubah, harus bertransformasi menjadi lebih transparan dikelola menjadi lebih baik,” katanya.
Dony juga mengungkapkan, masalah laporan keuangan BUMN kerap dipicu praktik manipulasi atau rekayasa keuangan yang bertujuan menampilkan kinerja lebih baik di atas kertas. Ia menyebut kerugian dapat muncul akibat rekayasa finansial, investasi yang digelembungkan, kelalaian dalam pengelolaan, hingga tindakan kecurangan (fraud). “Kesalahan yang terjadi akibat empat hal. Financial engineering tujuannya performance terlihat lebih baik. Karena investasi yang digelembungkan dan dibesar-besarkan. Rugi karena keteledoran dalam memanage atau rugi karena fraud,” kata Dony.
Dampak lemahnya tata kelola itu, lanjut Dony, tercermin dari tingginya nilai impairment aset BUMN yang pada tahun ini mencapai hampir Rp100 triliun. Selain itu, sektor dana pensiun BUMN juga menghadapi persoalan berupa potensi gagal bayar dengan nilai eksposur sekitar Rp50 triliun. “Anda bisa bayangkan pada tahun ini saja impairment (penurunan nilai aset) hampir Rp100 triliun akibat kesalahan tata kelola. Tahun ini saya harus menyelesaikan lagi potential default dan exposure kita dana pensiun kurang lebih Rp50 triliun,” ujar Dony, dikutip dari Antara.
Karena besarnya persoalan tersebut, Danantara dan BP BUMN memilih melakukan penanganan bertahap melalui audit mendalam serta penertiban pencatatan aset agar sesuai kondisi riil di lapangan. Dony memastikan laporan keuangan Danantara baru akan diselesaikan setelah seluruh pos keuangan BUMN yang bermasalah ditertibkan dan dihitung ulang secara objektif.
Melalui proses konsolidasi dan pembersihan pembukuan ini, Danantara diharapkan dapat membangun fondasi keuangan yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel sesuai standar tata kelola global.
