Center for Statecraft and Citizenship Studies (CSCS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) menggelar diskusi publik bertema “Reformasi Demokrasi Elektoral Indonesia” di Surabaya, Selasa.
Pendiri CSCS Unair Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, diskusi tersebut bertujuan membedah empat agenda reformasi yang dinilai krusial, yakni reformasi pemilihan kepala daerah, penguatan regulasi dan pengawasan untuk mengatasi politik uang serta politisasi aparatur sipil negara, reformasi internal partai politik, serta penjajakan instrumen inovatif berupa sertifikasi demokrasi.
Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan pemikiran kolektif yang tidak berhenti pada perbaikan teknis, melainkan mengarah pada transformasi demokrasi yang substantif. Menurutnya, hal itu mencakup sistem pemilihan umum yang efisien dan akuntabel, partai politik yang terlembaga dengan kaderisasi yang jelas, serta masyarakat sipil—termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok disabilitas—yang berdaya sebagai aktor demokrasi, bukan sekadar objek elektoral.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti pembahasan mengenai sistem proporsional tertutup maupun sistem campuran dalam pemilihan umum. Ia menilai isu tersebut perlu menjadi bagian dari diskusi mendalam ke depan.
Doli juga menyampaikan pandangannya terkait usulan agar calon presiden tidak boleh tunggal, namun juga tidak terlalu banyak, yang diawali dari seleksi ketat terhadap partai politik peserta pemilihan umum. Menurutnya, hal itu merupakan pesan dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan ambang batas presiden. “Jadi kita diminta untuk melakukan rekayasa konstitusi,” ujarnya.
Selain itu, ia membahas perumusan ulang parliamentary threshold atau ambang batas pencalonan serta besaran kursi per daerah pemilihan untuk mendekatkan hubungan antara pemilih dan calon anggota legislatif, sehingga konstituen dapat lebih leluasa mengenal calon secara intens.
Sejumlah narasumber hadir dalam diskusi tersebut, antara lain Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP Unair Prof. Dr. Dwi Windyastuti Budi Hendrarta, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Pendiri Ilmu Politik Unair Prof. A. Ramlan Surbakti, serta Komisioner KPU RI August Mellaz yang hadir secara daring.
