JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya membatasi penyampaian urusan politik praktis ke ruang publik. Menurut Burhanuddin, seorang negarawan semestinya menjaga jarak dari dinamika politik setelah tidak lagi menjabat.
“Saya setuju ya bahwa sebaiknya sebagai negarawan, beliau membatasi untuk tidak bicara urusan politik praktis ke publik,” kata Burhanuddin saat merespons pernyataan Jokowi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Rabu (16/7/2025).
Burhanuddin menyatakan, dari sisi substansi, pernyataan Jokowi dinilai memiliki dasar. Ia menyebut, secara empirik tingkat kesukaan publik terhadap Jokowi disebut menurun setelah isu ijazah palsu selama berbulan-bulan menyita perhatian.
“Memang kalau dilihat dari substansi apa yang Pak Jokowi sampaikan mungkin ada benarnya dan secara empirik betul tingkat kedisukaan terhadap Pak Jokowi menurun setelah ijazah palsu berbulan-bulan menyita perhatian publik,” ujarnya.
Jokowi sebelumnya menyampaikan dugaan adanya agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politiknya, yang menurutnya terkait dengan isu ijazah serta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Burhanuddin melanjutkan, kemungkinan adanya desain di balik serangan politik terhadap keluarga Jokowi dinilainya tidak bisa diabaikan, mengingat putra dan menantu Jokowi terjun ke politik.
“Jadi secara substansi apa yang disampaikan Pak Jokowi mungkin ada benarnya bahwa ada desain di balik serangan bertubi-tubi yang diarahkan ke keluarga besar beliau suatu hal yang tidak terelakan ya karena putra dan menantu beliau masuk ke dalam politik,” katanya.
Namun, Burhanuddin menilai ketika perasaan tersebut disampaikan ke ruang publik, hal itu justru dapat memunculkan pertanyaan baru. Ia menyampaikan harapannya agar seorang mantan presiden mengambil posisi yang lebih melampaui urusan politik elektoral.
“Sikap saya pribadi, pandangan saya pribadi, saya sebenarnya berharap seorang presiden yang pernah menempati orang nomor 1 di republik, setelah selesai itu sebaiknya beyond dari urusan di dunia politik,” ujar Burhanuddin.
Ia menambahkan, seorang negarawan seharusnya lebih memikirkan warisan bagi generasi berikutnya ketimbang fokus pada kontestasi lima tahunan.
“Menjadi seorang negarawan yang bukan lagi memikirkan pemilu 5 tahun yang akan datang tapi memikirkan apa warisan yang akan diberikan ke generasi berikutnya,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan dugaannya terkait upaya menurunkan reputasi politiknya. “Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya ya biasa-biasa aja,” kata Jokowi, Senin (14/7/2025).
Jokowi juga menyampaikan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya persoalan tudingan ijazah palsu kepada proses hukum yang berjalan. “Bacaan kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,” ujarnya. “Kemudian kita lihat nanti sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa,” lanjut Jokowi.
