Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Purbalingga dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Jumat (15/8/25).
Rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Purbalingga itu dipimpin Ketua DPRD HR Bambang Irawan. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Dimas Prasetyahani, unsur Forkopimda, para wakil ketua dan anggota DPRD, Sekda Purbalingga, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Purbalingga.
Dalam pidato kenegaraannya—yang disebut sebagai kali pertama disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya menyambut peringatan kemerdekaan—Presiden memaparkan capaian program prioritas pemerintah selama sepuluh bulan terakhir.
Presiden menyampaikan bahwa dalam 299 hari, pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, yakni 5,12 persen. Ia juga menyebut realisasi investasi pada semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dibanding tahun sebelumnya, serta menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Di bidang pemenuhan gizi, Presiden menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui setiap hari. Ia menyatakan capaian tersebut diraih dalam tujuh bulan, disertai pembentukan 5.800 SPPG di 38 provinsi, penciptaan 290 ribu lapangan kerja baru, serta pelibatan satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
Pada sektor pangan, Presiden menyebut pemerintah membuka jutaan hektare lahan sawah baru di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra, Papua, dan wilayah lain. Pemerintah juga menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Menurut Presiden, surplus beras mendorong stok cadangan nasional melampaui 4 juta ton—disebut tertinggi dalam sejarah—serta untuk pertama kalinya Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung.
Untuk upaya memutus rantai kemiskinan ekstrem, pemerintah membentuk Data Tinggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program bantuan lebih tepat sasaran. Presiden juga menyampaikan pendirian Sekolah Rakyat (SR) bagi masyarakat dari desil terendah yang diasramakan dengan pendidikan berkualitas. Pemerintah disebut telah membuka 100 SR dan menargetkan 200 pada tahun depan.
Di bidang pendidikan, pemerintah juga membangun sekolah unggulan melalui Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi, menambah Sekolah Taruna Nusantara Terintegrasi, membuka 148 program studi kedokteran di 57 fakultas, serta meningkatkan kuota beasiswa mahasiswa kedokteran. Presiden menyebut tahun ini pemerintah merenovasi lebih dari 13 ribu sekolah dan 1.400 madrasah, serta membagikan 288 ribu smart TV ke sekolah di desa tertinggal untuk mendukung pembelajaran virtual.
Dalam penguatan ekonomi desa, Presiden menyampaikan pembentukan 80 ribu koperasi desa dan kelurahan merah putih untuk meningkatkan akses bahan pokok dengan harga terjangkau. Sementara di sektor kesehatan, program cek kesehatan gratis disebut telah dimanfaatkan 18 juta warga, 66 rumah sakit di 66 kabupaten ditingkatkan kelasnya, serta Kawasan Ekonomi Khusus Sanur dikembangkan menjadi pusat pelayanan medis bertaraf internasional.
