Bupati Mitra Ronald Kandoli Buka Rekonsiliasi LKPD 2025, Tekankan Akurasi dan Transparansi

Bupati Mitra Ronald Kandoli Buka Rekonsiliasi LKPD 2025, Tekankan Akurasi dan Transparansi

Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Kandoli menegaskan integritas pemerintah daerah tercermin dari kualitas laporan keuangan yang disusun. Penegasan itu disampaikan saat ia membuka kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Hotel Grand Puri, Manado, Selasa (10/3).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah se-Kabupaten Mitra, serta unsur pengelola keuangan daerah, mulai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Review Inspektorat, hingga bendahara dan operator.

Dalam arahannya, Kandoli menyatakan rekonsiliasi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, LKPD menjadi instrumen utama pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik.

Ia menekankan penyusunan laporan keuangan harus dilakukan tepat waktu, akurat, serta patuh pada regulasi. “Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan patuh pada regulasi. Ini adalah komitmen nyata kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Kandoli juga menggarisbawahi bahwa kualitas laporan keuangan dapat menjadi indikator objektif untuk menilai profesionalitas pemerintahan. Ia menginstruksikan seluruh jajaran bekerja dengan ketelitian tinggi dan mengesampingkan ego sektoral demi memperkuat sinergi antarinstansi.

“Dibutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh perangkat daerah. Ingat, kualitas laporan yang kita hasilkan hari ini akan menentukan sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Mitra,” ujarnya.

Dengan dimulainya agenda rekonsiliasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mitra menyatakan optimistis dapat menyajikan dokumen pertanggungjawaban yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.