Bupati Berau Minta Program CSR Perusahaan Transparan dan Selaras dengan Prioritas Daerah

Bupati Berau Minta Program CSR Perusahaan Transparan dan Selaras dengan Prioritas Daerah

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menilai kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah karena ruang fiskal semakin terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Dalam situasi tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi nyata antara pemerintah dan sektor swasta.

Sri Juniarsih meminta agar setiap program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dijalankan secara transparan. Menurutnya, peran perusahaan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pembangunan serta mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah operasional perusahaan.

Ia juga menegaskan bahwa meski perusahaan tambang batu bara menghadapi penurunan kuota produksi, kewajiban CSR tetap harus dijalankan secara optimal dan terbuka. Sri Juniarsih meminta perusahaan mengoptimalkan dana CSR dan menyelaraskannya dengan program pemerintah, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Menurutnya, dana CSR merupakan hak masyarakat yang harus dikelola secara terbuka dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menilai transparansi CSR masih menjadi persoalan dan cenderung tertutup dibandingkan periode sebelumnya. Saat APBD masih memadai, pemerintah daerah disebut tidak secara aktif menekan perusahaan terkait pelaksanaan CSR.

Namun, ia menilai kondisi saat ini berbeda. Pemerintah memerlukan keterbukaan agar dana CSR dapat disinergikan dengan program pembangunan daerah yang telah tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Berau.

Sri Juniarsih turut menyinggung praktik di sejumlah daerah di Pulau Jawa, di mana perusahaan dan perbankan, baik BUMN maupun swasta, menyalurkan CSR secara aktif tanpa harus diminta berulang kali oleh pemerintah daerah.

Ia menegaskan permintaan transparansi CSR bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk masyarakat. Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan berperan aktif menyelaraskan program CSR dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan sinergi tersebut, pembangunan, khususnya di kecamatan yang berada dekat area operasional perusahaan, diharapkan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal yang semakin ketat.