Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang memantik perhatian saat meresmikan Koperasi Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2026. Menanggapi pelemahan rupiah, ia berkata, “Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar.”

Pernyataan itu disambut tawa dan tepuk tangan para pejabat yang hadir. Namun, ucapan tersebut dinilai keliru karena mengabaikan keterkaitan nilai tukar dengan kondisi ekonomi yang berdampak luas, termasuk bagi masyarakat di luar transaksi langsung menggunakan dolar.

Yang menjadi sorotan bukan hanya isi pernyataan, melainkan respons para pembantu presiden. Jajaran kabinet yang diisi figur berpendidikan dan berpengalaman tampak tidak memberikan koreksi atau pelurusan konteks. Momen itu kemudian dibaca sebagai cerminan persoalan yang lebih besar: menyempitnya ruang kritik dan lemahnya sistem pemberian masukan kebijakan di sekitar presiden.

Situasi tersebut dinilai berkaitan dengan konfigurasi politik pemerintahan saat ini. Pemerintahan Prabowo terbentuk melalui koalisi yang sangat besar, dengan hampir seluruh partai di DPR berada dalam lingkar kekuasaan. Oposisi tersisa terbatas dan sebagian tidak menyebut diri sebagai oposisi, melainkan “penyeimbang”. Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan secara kalkulasi politik nyaris tidak memiliki lawan berarti.

Sejumlah kajian kebijakan menekankan bahwa kualitas keputusan publik tidak semata ditentukan oleh besarnya dukungan politik, melainkan oleh ada tidaknya ruang perbedaan pandangan di dalam pemerintahan. Kelompok yang terlalu solid dan homogen dinilai rentan menghasilkan keputusan yang buruk, bukan karena anggotanya tidak cerdas, tetapi karena kritik dipandang mengganggu harmoni.

Ketika hampir semua aktor politik berada dalam satu koalisi, risiko berseberangan dengan presiden dianggap tinggi karena menyangkut posisi, akses, dan masa depan politik. Dalam kajian psikologi politik, kecenderungan untuk selalu mengiyakan ini dikenal sebagai groupthink, yakni situasi ketika keselarasan kelompok menjadi lebih penting daripada menyampaikan kebenaran.

Dari kondisi itu, budaya “yes-man”, ABS (asal bapak senang), atau kepatuhan tanpa kritik dinilai mudah tumbuh. Banyak pejabat cenderung memilih menyampaikan hal yang ingin didengar atasan daripada kondisi sebenarnya.

Budaya tersebut tidak selalu tampak secara terbuka. Ia kerap hadir dalam bentuk penyaringan informasi: laporan yang sampai kepada presiden lebih banyak berisi kabar baik, sementara informasi yang tidak nyaman diperlunak, ditunda, atau tidak disampaikan. Akibatnya, presiden bisa mengambil kebijakan berdasarkan gambaran yang tidak utuh.

Dalam sejumlah kesempatan, presiden disebut kerap mengklaim kondisi negara baik-baik saja. Padahal, sebagai kepala negara, presiden semestinya menerima gambaran lengkap, termasuk kritik dari media, akademisi, serta evaluasi internal pemerintah.

Kritik juga mengemuka terhadap sejumlah program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Garuda. Dalam narasi yang berkembang, pihak yang mempertanyakan program-program tersebut disebut justru mendapat respons bernada olok-olok dan retorika defensif yang dinilai menutup ruang dialog.

Dinamika semacam itu dipandang berisiko menjadi “bom waktu”. Ketika pemerintah lebih banyak mendengar suara yang menyenangkan, kebijakan dikhawatirkan makin jauh dari realitas dan pada akhirnya merugikan masyarakat.

Selama ini, pengawasan terhadap kekuasaan sering bertumpu pada kekuatan di luar pemerintahan, seperti oposisi, masyarakat sipil, atau pers. Namun, perhatian juga diarahkan pada dimensi yang kerap luput: keberanian pejabat di dalam pemerintahan untuk menyampaikan fakta apa adanya.

Pejabat yang tidak menyaring laporan dan berani menyampaikan informasi yang tidak menyenangkan dipandang sebagai bagian penting dari akuntabilitas demokrasi. Budaya “yes-man” dianggap berbahaya karena kerap disalahartikan sebagai kekompakan dan kesetiaan. Padahal, kesetiaan kepada presiden dan tanggung jawab kepada publik seharusnya tidak bertentangan, mengingat presiden merupakan pelayan publik.

Dalam pembahasan mengenai keberanian berkata benar kepada penguasa, filsuf Prancis Michel Foucault menyebut konsep parrhesia, yakni keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran meski berisiko bagi diri sendiri. Gagasan serupa juga muncul dalam pemikiran Aaron Wildavsky melalui konsep speaking truth to power, yang menekankan bahwa tugas penasihat kebijakan bukan menyenangkan pemimpin, melainkan memastikan pengambil keputusan memahami kenyataan.

Dari sudut pandang ini, loyalitas pejabat publik tidak diukur dari seberapa sering mereka mengiyakan atasan, melainkan dari keberanian menyampaikan fakta yang penting bagi kepentingan publik. Pejabat yang memiliki akses kepada pengambil keputusan namun memilih diam ketika mengetahui ada kekeliruan dinilai bukan sedang menunjukkan loyalitas.

Ketika pejabat memilih diam demi menjaga posisi politik, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas kebijakan publik, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.